Indeks Aset Daerah

Saat ini peraturan tentang aset daerah terserak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada aturan khusus tersendiri.

Banyak aset daerah calon ibu kota baru Indonesia dikuasai oleh PNS. Mereka terancam sanksi penundaan insentif.

KPK rapat koordinasi masalah penyelesaian aset milik negara dengan Kemendagri dan Kejaksaan Agung, hari ini.

Pencatatan aset penting dan mempengaruhi penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menyarankan kerja sama pengelolaan aset daerah di ibu kota dengan pihak swasta ditingkatkan untuk menambah pemasukan APBD.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengklaim hingga kini aset daerah di ibu kota yang belum tercatat tersisa 2 persen saja yang setara dengan nilai Rp4 triliun.

Sambil menunggu uang pembebasan lahan sebesar Rp668 miliar dikembalikan, Pemprov DKI akan melakukan pemindahan aset berupa tanah ke pos DKPKP.

Sandiaga Uno menyatakan Pemprov DKI dan BPK perlu menyamakan dulu persepsi soal aset senilai Rp10 triliun, yang belum terlacak keberadaannya, sebelum menindaklanjuti temuan audit tersebut.