Indeks Amnesti Pajak

Tax amnesty di Jilid I tidak efisien dilakukan untuk menarik dari para pengemplang pajak sehingga jilid II dinilai tidak perlu ada.

Ternyata Presiden Jokowi pernah menyatakan hal serupa.

Saat amnesti pajak (tax amnesty) berakhir, ditjen pajak mencoba menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang belum patuh. Namun, belakangan ini pemerintah melakukan relaksasi.

Ditjen Pajak sedang mengolah jutaan data wajib pajak dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk penerbitan SKP.

Pasca amnesti pajak, otoritas pajak gencar melakukan penegakkan hukum. Sayangnya, wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak justru yang menjadi sasaran.

Presiden Jokowi membanggakan capaian program amnesti pajak dalam sidang pembacaan nota keuangan RAPBN 2018.

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak resmi berakhir. Dana deklarasi telah mencapai target, tetapi sayangnya kemauan untuk repatriasi aset masih jauh dari target. Masih banyak kekayaan orang Indonesia yang diparkir di luar negeri.

Sebagian harta wajib pajak yang ada di luar negeri sudah masuk sebelum masa implementasi pengampunan pajak.

Pemerintah akan menerapkan sejumlah langkah penegakan hukum setelah program amnesti pajak berakhir.

Handang menyebut Syahrini merupakan salah satu wajib pajak yang ia periksa dalam rangka mengikuti program Amnesti Pajak.

Selain Syahrini, muncul pula nama dua Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon dalam pembicaraan Handang dengan ajudan Direktur Jenderal Pajak bernama Andreas Setiawan.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah keseluruhan wajib pajak orang pribadi pekerja seni mencapai 1.307, dengan rincian 958 pemain film/sinetron dan musisi serta 349 pekerja seni lainnya.

Untuk menggenjot penerimaan pajak di bulan-bulan berikutnya, DJP akan fokus menindaklanjuti pengembangan basis pajak baru setelah program amnesti pajak berakhir 31 Maret 2017.

Program amnesti pajak memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas harta maupun aset yang belum dilaporkan dalam periode 1985-2015. Amnesti pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh kepada kewajiban perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan siap memburu para konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dilakukan pemerintah melalui program "tax amnesty".

Ken mengatakan bahwa bagi wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak, kemudian Ditjen Pajak menemukan ada harta yang belum dilaporkan pada surat pernyataan harta (SPH), harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan dengan tarif normal serta sanksi kenaikan 200 persen dari pajak yang kurang dibayar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengakui bahwa total dana repatriasi yang masuk hingga 27 Januari 2017 belum sesuai dengan komitmen yang dinyatakan wajib pajak pada periode I amnesti pajak sebesar Rp140 triliun.

Surat elektronik (surel) kembali dikirimkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada sejuta Wajib Pajak (WP) sebagai upaya imbauan untuk mengikuti program amnesti pajak setelah sebelumnya Jenderal Pajak telah mengirim surel kepada 204.125 WP.

Sri Mulyani berniat menjadikan para profesional dari berbagai dari berbagai sektor untuk menjadi peserta amnesti pajak periode tiga. Ia memastikan mereka mempunyai pendapatan di atas rata-rata, namun belum signifikan membantu penerimaan pajak.

Ditjen Pajak mencatat, jumlah uang tebusan program amnesti pajak periode II naik sekitar Rp9,8 triliun. Sementara itu, jumlah WP yang mengikuti amnesti pajak mencapai 616.372.