Indeks Amandemen Uud 1945
Isi Pasal 25A UUD 1945 Tentang Wilayah Indonesia dan Maknanya
Pasal 25A UUD 1945 adalah hasil amandemen kedua. Berikut ini bunyi pasal 25a UUD 1945 dan maknanya.
Amandemen UUD 1945 Berapa Kali dan Apa Isi Perubahannya?
Tujuan Amandemen UUD 1945 yang utama adalah menyempurnakan aturan dasar yang dimiliki Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Menimbang Wacana Pembubaran DPD RI & Anggota DPR dari Nonparpol
Jimly menilai fungsi DPD RI sebaiknya dipindah ke DPR dengan memasukkan wakil daerah, aspirasi daerah memutus fungsi legislasi.
Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD: Silakan
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Menguji Urgensi Kembalinya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Bivitri menilai menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi itu akan meniadakan check and balances, karena lebih tinggi dari konstitusi.
Teks Lengkap Pidato Ketua DPD RI: Singgung Amandemen UUD 1945
Ketua DPD RI LaNyalla menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok.
Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pembubaran DPD, Cukup DPR & MPR
Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.
Bamsoet Ungkap Alasan MPR Tak Amandemen UUD: Takut Dicurigai
Bamsoet mengatakan pimpinan MPR bersepakat tidak amandemen UUD saat ini karena enggan dituding punya kepentingan politik.
Ketua MPR Bantah Omongan Anies soal Menko Bisa Ubah Konstitusi
Ketua MPR Bambang Soesatyo angkat bicara soal tudingan bacapres Anies Baswedan soal menko yang berniat melakukan amandemen konstitusi.
Apa Saja Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen
Pokok-pokok sistem pemerintahan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia 1945, apa saja isinya pada UU setelah amandemen?
Bamsoet: MPR akan Hadirkan PPHN Tanpa Ubah UUD 1945
MPR akan mengupayakan konvensi ketatanegaraan untuk menghadirkan PPHN tanpa mengubah UUD 1945.
Demo 11 April, Pimpinan DPR Janji Tak akan Amandemen UUD 1945
DPR RI tidak akan melakukan amendemen UUD 1945 untuk perpanjangan jabatan presiden tiga periode, kata Sufmi Dasco Ahmad.
Gerindra Tak Ingin Lanjutkan Pembahasan Amandemen UUD 1945
Fraksi Gerindra melihat isu amendemen UUD 1945 menjadi makin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Susul PDIP & Nasdem, PPP Sepakat Tunda Amandemen UUD 1945
Tiga partai politik sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan amandemen UUD 1945 terkait PPHN.
Fraksi Nasdem MPR Setuju Amandemen soal PPHN Ditunda
Partai Nasdem menyusul PDIP dan PKS yang mendukung penghentian pembahasan amandemen soal PPHN.
Peta Sikap Parpol di MPR soal Amendemen UUD 1945 PPHN
Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.
PKS Dukung Sikap PDIP Tunda Amendemen UUD 1945 terkait PPHN
PKS sepakat dengan fraksi PDIP menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN.
PDIP Usul Amandemen PPHN Ditunda Dinilai sebagai Langkah Bijaksana
Sikap PDIP yang meminta usulan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda diprediksi karena kekhawatiran disusupi "penumpang gelap."
Amendemen UUD 1945 PPHN Bisa Jadi Jalan Masuk Berbagai Kepentingan
Rencana amandemen UUD 1945 terkait PPHN dinilai bisa menjadi jalan masuk untuk berbagai kepentingan.
Kata Pakar soal Usul PDIP Tunda Amandemen UUD '45
Pakar mengapresiasi sikap PDIP yang ingin menunda amandemen UUD '45 di tengah munculnya wacana penundaan pemilu.