Menuju konten utama

Puan Maharani Sebut Jumlah Komisi Mitra Pemerintah di DPR Tetap 11

Konsultasi pimpinan DPR dan sejumlah fraksi sepakat komisi yang akan menjadi mitra pemerintah di DPR periode 2019-2024 tetap berjumlah 11.

Puan Maharani Sebut Jumlah Komisi Mitra Pemerintah di DPR Tetap 11
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memastikan jumlah komisi pada periode 2019-2024 tak mengalami perubahan, yakni terdapat 11 komisi. Kepastian ini disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi, Senin (7/10/2019).

Tak hanya soal jumlah komisi, Puan juga memastikan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya juga telah disetujui. Meski begitu, kata Puan, musyawarah mufakat antarfraksi masih akan dilakukan lebih lanjut terkait pembagian pimpinan di setiap komisi dan AKD lainnya.

"Sudah disepakati 11 komisi, kemudian terkait dengan BKSAP (Badan Kerja Sama Antarparlemen) kemudian BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) itu sudah disetujui, namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesmpatan untuk musyawarah dan mufakat," kata Puan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Puan mengklaim tak ada ribut-ribut dalam menyusun AKD ini. Ia pun mengingatkan pembahasan alat kelengkapan dewan di DPR harus dibicarakan secara musyawarah mufakat demi menjaga keharmonisan DPR serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada ribut-tibut. Semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali. Jadi memang waktunya masih panjang," tuturnya.

Puan menargetkan pembentukan AKD bisa selesai dalam waktu dekat ini, atau paling lama sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

"Kalau minggu ini belum selesai juga, masih ada minggu depan. Yang pasti sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober," kata politikus PDIP itu.

Soal pembagian tugas di tingkat pimpinan DPR, kata Puan, juga sudah ditentukan.

Ada empat posisi untuk wakil ketua DPR, yakni: koordinator politik dan keamanan, koordinator kesejahteraan rakyat, koordinator ekonomi dan keuangan, serta koordinator industri dan pembangunan.

Namun, Puan masih enggan mengumumkan pembagian tugas tersebut.

"Nanti kalau wakil saya kumpul semua, saya akan lakukan konferensi pers resmi karena hari ini kebetulan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) masih ada keperluan lain. Jadi kami hanya berempat namun sudah selesai semuanya mungkin nanti saya bisa bicarakan," ujar dia.

Baca juga artikel terkait DPR RI atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz