tirto.id - Kementerian BUMN angkat bicara mengenai solusi untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi PT Pos Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry menyatakan salah satu solusi masalah itu adalah PT Pos perlu mengubah model bisnisnya agar tidak lagi bertumpu pada pengiriman surat.
“Bisnis modelnya selama ini surat. Dia harus mengubah jadi paket. Kemudian, dia harus mengubah seluruh bisnis model [secara] keseluruhan,” kata Fajar di sela-sela acara “Roadmap PLTS BUMN Menuju Bauran Energi 2025” di Hotel Pullman, Jakarta pada Rabu (24/7/2019).
Menurut Fajar, PT Pos Indonesia saat ini masih bisa menghasilkan laba sehingga pembenahan kinerja keuangannya dengan mengubah model bisnis mungkin dilakukan.
“[perlu perubahan] Perusahaannya, SDM-nya, keuangan. Mumpung dia masih bisa laba,” ucap Fajar.
Kementerian BUMN, kata dia, akan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam proses perubahan model bisnis PT Pos.
Penambahan modal negara, kata Fajar, juga bisa dilakukan. Namun, tidak menutup kemungkinan PT Pos Indonesia menggunakan pinjaman.
“Bisa modal negara atau pinjaman. Tapi keuangannya kita usulan belum ya,” ucap Fajar.
Isu soal masalah keuangan PT Pos Indonesia sempat terdengar saat Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menggelar aksi di Bandung pada Senin (28/1/2019) lalu. Aksi itu digelar sebab perusahaan terlambat membayar gaji karyawan. Keterlambatan itu diduga karena masalah keuangan.
Belum lama ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta PT Pos tidak ditutup meski mengalami krisis keuangan. Ia menilai BUMN tersebut harus dipertahankan karena memiliki peran bersejarah.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
