PSI Masuk DPRD DKI: Oposisi Baru di Era Gubernur Anies Baswedan

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 25 April 2019
Dibaca Normal 1 menit
PSI memastikan akan menjadi oposisi bagi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.
tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis bisa masuk jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas bahkan mengatakan partainya sudah menyiapkan sejumlah hal untuk perbaikan di DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil hitung suara Pileg DPRD DKI Jakarta yang dikutip dari laman KPU, Kamis (25/4/2019) pukul 11.15, PSI memperoleh suara sementara 5,71 persen. Jumlah suara yang masuk sebanyak 1.511 dari 29.063 tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara partai dengan perolehan suara tertinggai di Pileg DKI Jakarta masih ditempati PDIP (19,41 persen), PKS (17,62 persen) dan Gerindra (16,13 persen).

Tsamara melihat ada sejumlah hal yang perlu disoroti dan diperbaiki dari kinerja DPRD DKI. “Yang pertama akan kami bawa tentunya adalah transparansi kinerja dewan ya,” ucap Tsamara kepada reporter Tirto, Rabu (24/4/2019).

Tsamara menuturkan PSI mencanangkan suatu aplikasi yang bisa diakses publik terkait kinerja, pengelolaan keuangan, hingga sikap anggota DPRD DKI Jakarta.

“Itu akan kami tuangkan dalam bentuk aplikasi,” ujar Tsamara.

Tsamara juga melihat Pemprov DKI Jakarta perlu dipantau lebih jauh. Ia menilai masih banyak catatan dan evaluasi untuk Pemprov DKI.

“Nah untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, kami tidak melihat ada gebrakan-gebrakan baru yang dibawa oleh Pemprov DKI. Kami juga enggak melihat pemerintah bisa menanggulangi banjir dan lain sebagainya,” jelas Tsamara.


Bersiap untuk Jadi Oposisi


Tsamara mengatakan PSI akan menempatkan diri sebagai oposisi bagi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan. Saat ini, fraksi yang mendukung pemerintahan Anies hanya Gerindra, PKS dan PAN.

“Kami akan menjadi oposisi yang konstruktif. Artinya, bagaimana nanti di DPRD kami itu mengajarkan kepada publik bagaimana menjadi oposisi yang kredibel."

Dengan menjadi oposisi, jelas Tsamara, PSI akan mengusulkan alternatif kebijakan atas berbagai permasalahan di ibu kota. Meski begitu, PSI akan mendukung Pemprov DKI jika mengeluarkan kebijakan yang positif.

“Kalau misalnya ada kebijakan yang baik dan DPRD tidak setuju, kami tentu akan menjadi pihak yang terdepan untuk mendorong itu,” ujar dia.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Winarso menilai kehadiran PSI bisa menjadi kolaborasi yang baik. “Luar biasa, itu PSI luar biasa,” kata Gembong saat dihubungi pada Selasa (23/4/2019).

“Mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung dan berkolaborasi untuk mengkritisi jalannya pemerintahan daerah, untuk menjaga keseimbangan,” tambahnya.


Di sisi lain, Ketua DPP PKS Abdurahman Suhaimi mengatakan kehadiran PSI di DPRD DKI sebagai oposisi merupakan hak setiap organisasi atau pun individu.

“Itu termasuk haknya masing-masing untuk menjadi oposisi atau pun menjadi mitra,” kata Suhaimi saat dihubungi pada Rabu (24/4/2019).

Namun, Suhaimi enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan hadirnya PSI di DPRD DKI Jakarta. “Kan belum real count. Kalau sudah real count, baru bicara lagi."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai kehadiran PSI sebagai oposisi untuk Pemprov DKI sebagai hal yang positif.

“Jika ada keterwakilan PSI di DPRD DKI itu bagus. Semakin banyak oposisi semakin bagus, karena untuk memperbanyak dan memperkuat alat kontrol terhadap Pemprov [DKI],” kata Ujang.

Ujang berharap caleg PSI tidak terlena dengan jabatan jika terpilih menjadi anggora DPRD DKI.

“Karena biasanya partai atau orang yang sudah mendapat kekuasaan larut menikmati kekuasaan tersebut, dan lupa akan tugas-tugasnya,” ungkap Ujang.

Baca juga artikel terkait PILEG 2019 atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Gilang Ramadhan