tirto.id -
"Tetap dilanjutkan," kata Arifin, Kadis Perumahan DKI Jakarta kepada Tirto (29/4/2017).
Program bedah rumah yang dimulai pada masa tenang Pilkada putaran kedua yakni 17 April lalu, menurutnya, tetap berlanjut di wilayah RW 03, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Mengenai pendanaan, Arifin pun mengatakan tetap memakai dana CSR.
Penggunaan dana CSR tersebut karena DPRD DKI Jakarta tidak menyetujui adanya penggunaan APBD untuk program tersebut. Sebelumnya, Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menerangkan, bedah rumah yang dilakukan hari ini di Cilincing merupakan uji coba penggunaan dana CSR. Katanya, jika uji coba berhasil maka akan dilanjutkan dengan Dana APBD.
"Jadi untuk uang materialnya kami titip di dinas perumahan, kami titip untuk beli semen, material, kayu, atau baja besi ringan, dan yang mengerjakan adalah tim PPSU (Pasukan Prasarana dan Sarana Umum), dinas perumahan, juga PU air ikut semua kami berdayakan. Jadi kami beli materialnya saja dan di Cilincing ini kami uji coba dulu hari ini, kalau nanti sukses polanya seperti itu," kata Saefullah seusai menghadiri rapat pimpinan di Balaiagung, Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/4/2017).
Kendati begitu, saat itu Saefullah tetap menyatakan adanya kemungkinan untuk program ini dijalankan dengan APBD ke depannya.
"Nanti bulan Mei kami akan ajukan perubahan drafnya di 2017 ini. Karena perubahan di 2017 ini angkanya sangat signifikan, ada 1,1 triliun dari dinas perumahan. Ada dua lokasi lelang yang dibatalkan, dan sisa kita sekitar 2 triliun. Jadi masih ada uang di perubahan sekitar 3 triliun," katanya.
Adapun target dari program ini adalah akan rampung dalam dua tahun, seperti halnya yang diungkapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. "Data dasawisma, intinya kita pengin dua tahun ke depan ini semua warga punya sertifikat hak milik dan rumah jelek kita beresin dengan apa, dengan APBD. APBD jadi masalah juga kalau bedahrumah hitungannya gimana kita bentuk pasukan PHL (Pekerja Harian Lepas) di bawah dinas perumahan namanya semen atap bisa dibeli dari e-katalog," ucap dia di Balaikota DKI Jakarta.
Berbeda dari sebelumnya saat menyebut program ini tanpa perencanaan karena menggunakan CSR, calon gubernur DKI pemenang Pilkada Anies Baswedan menyatakan akan melanjutkan program ini setelah dilantik pada Oktober nanti.
"Intinya yang baik dari gubernur sekarang akan kami lanjutkan," kata Anies di Lebak Bulus Dalam II, Cilandak Barat, Jakarta Selatan (27/4/2017).
Meski begitu, Anies tetap menekankan bila gubernur sekarang mesti merampungkan program tersebut. Sebab, kata Anies, itu masih menjadi tanggung jawabnya sampai Oktober nanti. "Sekarang biar gubernur yang aktif melanjutkan dulu," katanya.
Senada dengannya, Wakil DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyatakan program ini harus segera dirampungkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. "Itu kan program kampanye. Saya kira harus diselesaikan. Jadi jangan ditelantarkan rumah masyarakat. Itu sangat merugikan kalau tidak dilanjutkan. Saya kira itu sangat memalukan cara-cara begitu," kata Taufik di DPW Gerindra.
Ia pun menegaskan petahana yang kalah melawan calon yang diusung partainya pada Pilkada lalu supaya tidak meninggalkan PR program kampanye tanpa APBD. "Itu kan kampanye. Kalau program DKI nggak ada di APBD," katanya.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
