Presiden Korea Selatan akan Dinonaktifkan Akhir Februari

tirto.id - Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye akan dinonaktifkan setelah menunggu keputusan dari sidang pemakzulan terakhir yang diputuskan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada akhir Februari 2017 ini.

Park dimakzulkan oleh parlemen pada Desember 2016 atas skandal korupsi yang melibatkan tangan kanannya Choi Soon-Sil dan dia dinonaktifkan sambil menunggu putusan pengadilan, seperti diberitakan kantor berita Korea Selatan, Yonhap pada Rabu (22/2/2017) waktu setempat.

Pengadilan awalnya berencana merampungkan persidangan pada pekan ini, tapi menunda keputusan mereka hingga 27 Februari 2017 setelah "pengacara presiden meminta tambahan waktu," ungkap pelaksana tugas kepala pengadilan Lee Jung-Mi, seperti diberitakan Antara dari Yonhap.

Putusan akhir kemungkinan akan diambil paling cepat 13 Maret 2017, imbuh laporan itu.

Jika pengadilan mendukung pemakzulan tersebut, Park akan segera diberhentikan dari jabatannya dan pemilihan presiden harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari.

Park (64) merupakan putri mantan diktator militer Korsel, Park Chung-hee. Dia dituding berkolusi dengan teman dekatnya Choi Soon-sil, untuk menarik "upeti" dari para pemilik perusahaan besar di negara itu--termasuk LG, Hyundai dan Samsung-- guna disumbangkan kepada dua yayasan miliknya.

Skandal itu berpusat pada Choi, yang dituduh memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Park untuk memaksa perusahaan-perusahaan lokal "menyumbangkan" hampir 70 juta dolar AS (sekitar Rp935,1 miliar) kepada yayasan nirlaba yang diduga dia gunakan untuk kepentingan pribadi.

Penyelidikan atas skandal tersebut berujung pada penangkapan beberapa pejabat pemerintah senior dan interogasi sejumlah pengusaha paling berpengaruh Korea Selatan atas dugaan keterlibatan mereka, termasuk pewaris Samsung Lee Jae-Yong yang diamankan pekan lalu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye secara resmi dimakzulkan oleh parlemen pada Jumat (9/12/21016).

Setelah enam minggu terjadi demonstrasi di jalanan, mayoritas anggota parlemen Korsel akhirnya mendukung pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-hye yang terperosok ke dalam skandal korupsi tersebut.

Dari 300 kursi di parlemen Korsel, 234 anggota mendukung pemakzulan, sisanya menolak. Setelah pemakzulan ini, status Park akan ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam waktu 180, untuk diputuskan dicopot atau tidak dari jabatannya. Namun dukungan politik agar Park segera mengundurkan diri makin kuat di Korsel.