tirto.id - Tim Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda yang berjumlah 100 personel melakukan penggeledahan terhadap Koperasi Samudera Sejahtera (Komura), Jumat (17/3/2017), sekitar pukul 09.00 WIB.
Menanggapi praktik pungutan liar (pungli) yang terkuak di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sektor pelayanan publik masih perlu banyak perbaikan.
"Perlu kita ingatkan semuanya bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem yang ada. Jadi, jangan sampai justru saat kita memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pada pelayanan dunia usaha, percepatan pelayanan untuk ekspor, percepatan perizinan," kata Presiden Jokowi, di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat malam (17/3).
Dalam penggeledahan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brigade Mobile (Brimob) Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua komputer beserta sejumlah dokumen yang diduga kuat merupakan hasil pungli dan kasus pencucian uang.
Presiden juga mencurigai bahwa pungli tersebut sudah lama dilakukan. "Kami melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar. Pasti sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati, saya ingatkan," kata Jokowi dikutip dari Antara,
Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk bekerja lebih baik dalam melakukan pelayanan. "Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja," kata Presiden.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
