Prediksi Dirjen Migas Usai ICP Februari 2018 USD 61,61 per Barel

tirto.id - Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mencatat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) menurun pada Februari 2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial menyatakan harga minyak mentah Indonesia mencapai 61,61 dolar AS per barel pada Februari 2018.

Artinya, menurut Syahrial, ada penurunan ICP sebesar 3,98 dolar AS per barel dari posisi pada bulan sebelumnya. Sebab, harga minyak mentah Indonesia tercatat 65,59 dolar AS per barel, pada Januari 2018.

Dibanding bulan sebelumnya, ICP pada Januari 2018 memang mengalami kenaikan signifikan, yakni senilai 4,69 dolar AS per barel. Harga minyak mentah Indonesia tercatat mencapai 60,90 dolar AS per barel, pada Desember 2017.

Syahrial memprediksi, berdasar tren pergerakan ICP sejak akhir 2017 hingga Februari 2018, harga minyak mentah Indonesia tidak akan menembus 60 dolar AS per barel di akhir tahun ini.

Bahkan, dia berani memperkirakan harga ICP hanya mencapai 55 dolar AS per barel pada akhir 2018.

"Tapi, ini kan masih diproses APBN-P 2018. Proses revisi karena di awal [asumsi APBN terhadap ICP 2018], USD 48 per barel," kata Syahrial di Gedung Migas, Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (1/3/2018).

Syahrial menambahkan Direktorat Jendral Migas akan terus memantau fluktuasi harga minyak mentah dunia sebelum menentukan patokan asumsi ICP pada APBN-P 2018.

"Monitor kencang nanti ya, saya enggak bisa mengetahuikan angkanya berapa. Kemungkinan most likely revisi itu ada [asumsi ICP pada APBN 2018]," ujar dia.

Karena ada potensi besar asumsi ICP di APBN 2018 akan direvisi, Syahrial mengatakan besaran alokasi APBN 2018 untuk subsidi energi juga akan berubah. Hal itu berlaku baik untuk subsidi BMM maupun subsidi listrik.

Dalam APBN 2018, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp94,55 triliun. Dari angka itu, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp46,86 triliun dan subsidi listrik Rp52,66 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengatakan pemerintah akan mengkaji lagi besaran alokasi subsidi energi. Kajian akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian (Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tiga kementerian itu melakukan kajian karena asumsi ICP pada APBN 2018 kemungkinan besar akan direvisi. Keputusan mengenai perubahan subsidi energi itu akan disampaikan kepada DPR dalam laporan pelaksanaan APBN 2018 semester I.

"Tentu saja nanti akan dilihat kemampuan dari APBN sendiri dan Pertamina untuk mengabsorb perbedaan (harga) itu," kata dia pada Selasa (27/2/2018).