Bagian III

PRD: Ode Pemberontakan dan Horor Penghilangan Aktivis

Oleh: Muammar Fikrie - 17 Februari 2020
Dibaca Normal 12 menit
ceritakanlah ini kepada siapapun
sebab itu cerita belum tamat.
—Wiji Thukul (Solo, 30 Agustus 1991)
tirto.id - "Kalau aku tidak bisa di-pager satu jam setelah pertemuan di Grogol, berarti kondisiku dalam bahaya. Kalau satu jam setelahnya masih kesulitan dihubungi, kabarkan ke kawan-kawan aku hilang."

Pesan itu disampaikan Petrus Bima Anugerah kepada Sereida Tambunan saat mereka berjumpa di sebuah warung makan Padang seberang Departemen Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 1 April 1998.

"Mungkin Bimpet—sapaan Bima—punya firasat buruk,” kata Sereida, suaranya bergetar sebelum melanjutkan, “Kalau saja saya bisa menahannya…”

Sereida mengenang kembali pertemuan itu saat kami mengobrol pada akhir Januari 2020 di rumahnya, bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dua puluh dua tahun lalu, Bimpet dan Sereida mewakili potret anak muda radikal era 1990-an yang menjalin perkawanan dalam jejaring aktivis penentang Orde Baru. Mereka kawan satu kolektif dalam struktur bawah tanah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Bimpet bertugas sebagai “kurir nasional”, sedangkan Sereida mengurusi “dana dan usaha”.

Pada pertemuan itu Bimpet menyerahkan master Pembebasan, terbitan PRD, untuk digandakan. Setelahnya, Bimpet pamit untuk berjumpa dengan Andi Abdul, salah seorang organiser PRD, antara pukul 12.00-13.00 di Grogol, Jakarta Barat.

Sekitar pukul 14.00, Sereida menghubungi pager Bimpet, tetapi tiada sahutan. Ia kembali mengontak satu jam berselang; tetap tak berbalas. Sereida cemas. Ia mengirim pesan ke pager pusat komando PRD: “Marcell hilang”.

‘Marcell’ adalah nama samaran Bimpet, sebagaimana Sereida punya nama alias ‘Maimunah’; sebagaimana banyak kader PRD lain melakukan penyamaran serupa di tengah rezim rumah kaca Orde Baru ketakutan mempertahankan kekuasaan.

Pada hari-hari panas mengiringi kejatuhan Soeharto, Bimpet bersama Herman Hendrawan, Suyat, dan Wiji Thukul dihilangkan, kemungkinan setelah diculik, antara Februari hingga akhir Mei 1998.

Mereka lenyap sampai kini; tanpa diketahui nisan mereka jikapun meninggal. Sementara beberapa jenderal Orde Baru, di antaranya Wiranto dan Prabowo Subianto yang saling bersaing tapi menjadi penyokong rezim saat itu, kini berada di lingkaran pemerintahan Joko Widodo.


Ledakan di Tanah Tinggi

Lepas magrib, 18 Januari 1998, ledakan bom terdengar dari unit 510 rumah susun Tanah Tinggi di permukiman padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Suaranya menggelegar hingga radius 500 meter. Seisi rumah petak terguncang. Atap eternit jebol. Kaca-kaca pecah. Benda-benda berserakan.

Agus “Jabo” Priyono, kader PRD, dijemput aparat kepolisian dari lokasi kejadian perkara. Jabo jadi satu-satunya orang yang diseret ke meja hijau dalam peristiwa ini.

Sejumlah dokumen, buku-buku, dan sebuah laptop disita dari lokasi perkara. Majalah Tempo edisi 17 Mei 1999 menyebut barang-barang sitaan itu memicu spekulasi politik.

Sofjan Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Surya Paloh, pemimpin harian Media Indonesia, sempat diperiksa aparat kepolisian dan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakostranas). Keduanya dituding punya hubungan dengan ledakan di Tanah Tinggi—tudingan yang terbukti tanpa dasar kokoh.

Di mata para petinggi militer Orde Baru, bom Tanah Tinggi adalah titik balik. Ia dianggap ancaman paling serius untuk menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998, yang rencananya hanya mengetok palu untuk Soeharto menjadi presiden ketujuh kalinya. Ledakan bom itu juga jadi dalih untuk melakukan operasi Tim Mawar, satuan tugas dalam Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang menggelar operasi penculikan aktivis 1998.

Sebuah brief berisi nama-nama orang yang harus diamankan beredar di kalangan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Brief itu bersumber dari penyelidikan atas barang sitaan di Tanah Tinggi. Mayjen Prabowo Subianto, saat itu Komandan Jenderal Kopassus kemudian dipecat dari dinas militer lantaran kasus penculikan aktivis, membenarkan hal itu dalam wawancara dengan Majalah Panji (27 Oktober 1999).

“Saya bukan satu-satunya panglima yang menerima daftar itu. Pimpinan ABRI juga menerima. Daftar itu sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begitu. Seingat saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen. Di Kalangan ABRI sudah jadi pengetahuan umum,” kata Prabowo.

Pada Februari-Maret 1998, horor penculikan, penyekapan, dan penyiksaan menimpa sembilan aktivis: Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang; serta enam kader PRD: Aan Rusdianto, Andi Arief, Faisol Riza, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Raharja Waluyo Jati.

Nestapa partai gir bintang ini belum usai. Selain empat kadernya kemudian turut hilang, PRD juga kehilangan seorang simpatisannya, Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang. Pada 23 Mei 1998, pengamen yang kerap terlibat dalam advokasi kaum miskin kota di Surakarta ini ditemukan tewas di hutan Watu Ploso, Magetan, Jawa Timur. Terdapat luka berlubang di dada, menembus jantung dan paru-paru, pada jasad Gilang.


Suyat Terluka dan Hilang

“Kebetulan Suyat punya kemampuan mengutak-atik mesin jam. Makanya dia diperbantukan di Tanah Tinggi,” kata Agus “Jabo” Priyono. Perkataan Jabo mengonfirmasi keberadaan Suyat dalam peristiwa Tanah Tinggi.

Saya dan Jabo berbincang-bincang pada medio Januari 2020 di Kantor Komite Pimpinan Pusat PRD di Tebet, Jakarta Selatan. Jabo jadi satu-satunya ‘alumnus Tanah Tinggi’ yang masih bertahan di PRD sekaligus menjabat ketua umum partai tersebut. Di bawah kepemimpinan Jabo, asas PRD sekarang diubah dari “sosial demokrasi kerakyatan” menjadi “Pancasila”.

Lantaran peristiwa Tanah Tinggi, Jabo dipenjara selama tujuh bulan. Ia dianggap menyembunyikan benda terlarang. “Sebelum Soeharto jatuh (Mei 1998) kena tujuh pasal. Setelah Soeharto jatuh pasalnya berubah,” ujar Jabo.

Jabo berkata hanya Suyat yang bergeming kala ledakan terjadi. Padahal delapan kawan di lokasi ledakan sontak berlari. Jabo sempat berlari, tapi memutuskan kembali untuk mengamankan dompetnya yang tertinggal. Saat kembali ke rumah petak, Jabo melihat Suyat sedang membersihkan luka.

“Suyat kelihatan syok—mungkin bingung—karena ledakan. Dia tak sepenuhnya tahu soal ledakan itu. Saya langsung perintahkan supaya lari,” katanya.

Itu jadi perintah terakhir Jabo kepada Suyat. Mereka turun lewat tangga berbeda. Jabo terjebak kerumunan massa, ditangkap, dan diserahkan ke polisi.

Sedangkan Suyat sempat melarikan diri ke beberapa lokasi di Jakarta. Jejaknya sempat dibersihkan ke sebuah “rumah aman” di Jakarta Timur. Suyat diminta bersembunyi sejenak. Namun, saat jaringan kader PRD menjemputnya, ia sudah tidak lagi berada di “rumah aman”. Kelak diketahui ia ternyata pulang ke Solo.

Slamet Sidik, seorang saksi yang melihat peristiwa penculikan Suyat di Solo, menuturkan mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi angkatan 1995 ini ditangkap saat menginap di rumah seorang famili pada 13 Februari 1998.

Slamet berkata para pelaku menculik Suyat adalah orang-orang “berbadan tinggi, kekar, ada yang berambut gondrong dan cepak, berpakaian gelap, bersepatu seperti ABRI, bersenjata pistol, dan ada pula yang bersenjata laras panjang.”

Kesaksian Slamet terekam dalam laporan Tim Penyelidik Komnas HAM 2005-2006. Slamet menyebut kaki Suyat sedang terluka.

Kekerasan Politik 27 Juli 1996

PRD lahir beriringan dengan perlawanan rakyat terhadap kediktatoran Soeharto. Embrionya berwujud jejaring aktivis mahasiswa antar-kota. Anak-anak muda berusia 20-an pada dekade terakhir Orde Baru ini meluaskan diskusi berbasis kampus ke titik-titik perlawanan rakyat.

Mereka bersolidaritas dalam sengketa lahan Kedung Ombo; mengadvokasi petani di Situbondo; mengambil peran dalam pembebasan Timor Timur; hingga memimpin pemogokan-pemogokan buruh di berbagai kota.

Kelak, persentuhan mahasiswa dan rakyat itu melahirkan sejumlah organisasi yang berafiliasi dengan PRD: Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Serikat Tani Nasional (STN), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), Sarekat Rakyat Djakarta, Sarekat Rakyat Solo, dan Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere (SPRIM).

PRD secara resmi dideklarasikan pada 22 Juli 1996 di Ruang Adam Malik, YLBHI, Jakarta Pusat. Deklarasi itu mengumumkan persalinan “P” pada PRD, dari “persatuan” menjadi “partai”. Dalam manifestonya, PRD menyebut “tidak ada demokrasi di Indonesia” dan Orde Baru "tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia".

Lima hari setelah deklarasi PRD, kasus 27 Juli 1996 atau “Kerusuhan 27 Juli” alias “Kudatuli” terjadi.

Peristiwa itu dipicu pengambilalihan paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Semula kantor itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri, figur oposisi Orde Baru saat itu. Mimbar bebas digelar selama berhari-hari. Para orator, terutama kader PRD, mendukung Megawati sekaligus mengkritik Soeharto.

Ricuh pecah saat massa bayaran Soerjadi, Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan yang direstui pemerintah, menyerbu kantor—menyebabkan 5 orang tewas dan 149 lain luka-luka, menurut laporan Komnas HAM.

Rezim Soeharto menuding PRD sebagai "dalang" Kudatuli. Para juru bicara pemerintah mengecap PRD sebagai “setan gundul”, “organisasi tanpa bentuk”, dan “mirip PKI”. Belasan kadernya dijebloskan ke penjara. Puncaknya, pada September 1996, pemerintah menyatakan PRD dan onderbouw-nya sebagai “organisasi terlarang”.

Strategi Bawahalias Klandestin demi Pemberontakan

Meski sejumlah pemimpin partai ini mendekam di terungku, kader-kader PRD yang tidak tertangkap berusaha menjaga api perlawanan. Mereka membentuk Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD yang bergerak secara klandestin.

Komite itu representasi kepengurusan PRD dari pelbagai kota. Sejumlah nama masuk di dalamnya, misal Andi Arief, Nezar Patria, Petrus Bima Anugerah, dan Raharja Waluyo Jati. Demi alasan keamanan, kader-kader PRD menggunakan nama samaran macam ‘Amir’, ‘Lucas’, ‘Marcell’, ‘Mirna’, ‘Muhammad Ma’ruf’, ‘Rizal Ampera’, dan ‘Sadeli’.

Dari bawah tanah, PRD menyusun tiga agenda utama: Membentuk tim pengacara untuk pembebasan kader yang dibui; penggalangan kampanye internasional; dan membentuk kembali organ-organ perjuangan legal maupun semi-legal.

Salah satu wujud dari agenda itu adalah pembentukan Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD) pada 14 April 1997. Aliansi ini dibentuk sebagai implementasi “strategi atas” alias kerja terbuka PRD sekaligus ikhtiar menyatukan kelompok oposisi.

Di organisasi itu, Suyat—yang ditarik dari Surakarta—ditugaskan mengurusi departemen organisasi. Herman Hendrawan, dengan nama alias ‘Sadeli’, ditempatkan sebagai Ketua Departemen Kerjasama, yang memungkinkannya bersentuhan dengan kelompok-kelompok oposisi terutama masa PDI pro-Mega.

Wujud intervensi lain lewat fenomena Mega-Bintang jelang Pemilu 1997. Mula-mula Mega-Bintang merupakan seruan persatuan oposisi antara pendukung Mega dan Partai Persatuan Pembangunan (berlogo bintang) untuk menyaingi Golkar, mesin politik Orde Baru.

PRD merespons fenomena itu dengan melengkapi slogannya menjadi “Mega-Bintang-Rakyat”. Para kadernya mendistribusikan selebaran di kantong-kantong perlawanan terhadap Orde Baru. Boikot pemilu menjadi agenda besar PRD pada masa itu. Aksi-aksi massa juga dilakukan dengan mantel “Aksi Mega-Bintang-Rakyat”.

Namun, riak-riak perlawanan menghadapi kebuntuan. Pemerintah melarang atribut Mega-Bintang-Rakyat beredar di masa Pemilu. Alhasil, sebagaimana lazimnya Pemilu era Orde Baru, hajatan demokrasi pura-pura itu berlalu dengan kemenangan Golkar—memperpanjang status quo Soeharto selama 30 tahun.

Saat bersamaan hantu krisis ekonomi bergentayangan. Awal Juli 1997, krisis menghantam Thailand. Dua pekan setelahnya merambat ke Indonesia. Pelan-pelan, rupiah keok di hadapan dolar. Harga-harga barang melonjak. Derita rakyat setinggi leher.

Pada momen-momen genting itu, PRD melakukan konsolidasi nasional. Pertemuan pada 30-31 Agustus 1997 itu dihadiri seluruh anggota kolektif Komite Pimpinan Pusat dan perwakilan dari masing-masing Komite Pimpinan Kota. Ia berlangsung di Hotel Sentral di Jalan Pramuka, Jakarta. Panitia menyewa satu suite room yang dianggap aman, luas, dan bisa menyamarkan. Diskusi-diskusi berjalan di satu kamar hotel yang diisi lebih dari 30 orang. Lahirlah program “Gulingkan Soeharto dengan Pemberontakan Rakyat”.

Kata “pemberontakan,” sebagaimana dijelaskan dalam rilis PRD, lebih dekat dengan pembangkangan atau insureksi ketimbang huru-hara maupun kerusuhan.

PRD menganalisis jalan damai alias parlementer telah macet. Pemilu 1997 yang baru saja berlalu hanya memperpanjang napas kekuasaan Soeharto dan rezim Orde Barunya. Di sisi lain, sentimen anti-kediktatoran sudah meluas. Itu ditandai macam-macam aksi massa berujung kekerasan yang disebut “kerusuhan” oleh rezim Orde Baru, seperti peristiwa “Amarah” di Makassar, “Kudatuli” di Jakarta, dan demonstrasi penolakan pemilu di beberapa kota.

PRD pun berikhtiar menjadi pelopor yang hendak mendorong pemberontakan terorganisir sekaligus menghindarkan rakyat dari sentimen bernuansa rasial dan agama.

“Kalau mampu meningkatkan suhu politik agar SU MPR Maret 1998 nanti kita mudah membuat ledakan pemberontakan massa-rakyat untuk menggulingkan kediktatoran,” satu kutipan materi diskusi Dewan Nasional PRD (Pembebasan, Oktober 1997).

Program “Gulingkan Soeharto dengan Pemberontakan Rakyat” itu juga membutuhkan penyesuaian struktur organisasi. PRD membentuk “struktur komando”, satu hierarki organisasi klandestin yang bersifat sementara. Pengorganisasian massa rakyat secara sektoral bertransformasi menjadi pengorganisasian teritorial, dengan tujuan insureksi.

Dalam struktur ini kewenangan tertinggi dipegang oleh Komando Nasional—berupa kepemimpinan kolektif. Kolektif dikepalai oleh Komando Lapangan Nasional—dipegang oleh Agus “Jabo” Priyono. Struktur ini menerapkan prinsip garis komando ala militer.

“Saat itu lebih banyak instruksi daripada diskusi,” kata Jabo.

PRD juga memutuskan pemusatan kader-kader dari daerah ke Jakarta. Kader-kader ini ditempatkan di lima wilayah utama Jakarta dan tiga wilayah penyangga (Bekasi, Bogor, dan Tangerang); masing-masing dipimpin seorang Komando Wilayah. Mereka menempati polling-polling di kampus-kampus, pabrik-pabrik, dan kampung-kampung atau kelurahan-kelurahan.

Guna memperketat keamanan, alur komunikasi dibuat berjenjang antara Komando Nasional dan Komando Wilayah. Komunikasi terjalin melalui perantara kurir. Di sinilah peran Petrus Bima Anugerah alias Bimpet alias ‘Marcell’ menjadi penting.

Peran Bimpet dalam Jaringan Kolektif PRD

Bimpet menjadi penanggung jawab gugus tugas kurir atau “kurir nasional”. Dalam menjalankan tugasnya, Bimpet membawahi kurir-kurir dari masing-masing Komando Wilayah. Tugas utamanya mendistribusikan keputusan dan perintah dari struktur Komando Nasional ke masing-masing Komando Wilayah.

Taktik klandestin menuntut ketekunan dan kedisiplinan para kurir. Koordinasi antarkurir sering berlangsung lewat pager dan menggunakan sandi.

“Bersama Bimpet, saya pernah menyusun sandi-sandi untuk komunikasi. Sandi itu diambil dari (setting) kehidupan nyata, misal dunia kampus. Kalau markas (sekretariat) kita sebut sebagai kelas, kalau aparat kita sebut rektor,” kata Vije, eks-kader PRD yang saat itu menjalankan tugas kurir untuk Komando Wilayah Jakarta Pusat.

Vije mengenang Bimpet sebagai sosok disiplin, “Kalau janjian ketemu, telat 10 menit saja, dia sudah bergeser.” Pertemuan sering berlangsung di tempat-tempat umum seperti halte, terminal, atau stasiun.

Selain harus bersiasat mengatur pertemuan, ingatan yang kuat menjadi senjata para kurir. Mereka harus mengingat pesan, kudu hafal nomor-nomor telepon dan pager, plus mesti paham betul rangkaian sandi yang sudah disepakati.

Pada masa itu, PRD mulai menggunakan teknologi internet untuk komunikasi antar-daerah dan kampanye internasional. Perkakasnya sebuah laptop plus modem besar dengan suara berisik.

Laptop itu dilengkapi teknologi enkripsi. Bila ingin membukanya perlu dua orang; masing-masing orang punya separuh kata kunci yang dirahasiakan. Dengan skema itu, dokumen tetap aman, bahkan bila salah seorang pemegang kata kunci tertangkap. Laptop inilah yang kelak disita dalam peristiwa ledakan di Tanah Tinggi.

Standar keamanan diterapkan bila ada kader-kader yang akan berjumpa untuk pertama kali—terutama karena banyak kader dari daerah dan belum saling kenal.

Yogi Lasimpo, eks-kader PRD dari Palu, Sulawesi Tengah, punya kenangan khusus ihwal perjumpaan pertamanya dengan Bimpet: “Sekitar akhir 1997, saya diminta jumpa seseorang di Stasiun Tanjung Barat. Orang ini membawa koran Kompas hari sebelumnya. Sedangkan saya membawa Pos Kota hari sebelumnya. Setelah berkenalan, saya tahu orang itu adalah Marcell (Bimpet).”

Setelah pertemuan itu Yogi tergabung dalam jejaring kurir yang dipimpin Bimpet. “Kami beberapa kali ketemu di bilangan Grogol. Biasanya, Bimpet menyampaikan arahan-arahan dari Komando Nasional. Arahan itu yang kami bawa kepada para organiser,” katanya.

Saat itu organiser PRD telah menyebar di ibu kota. “Pemberontakan itu dipusatkan di Jakarta dengan fokus pengorganisiran kaum miskin kota dan mahasiswa,” kata Agus “Jabo” Priyono.

Namun, taktik klandestin tak berjalan mulus. Rencana pemberontakan berakhir prematur. Peristiwa ledakan di Tanah Tinggi mendahuluinya.

Menurut Jabo, hanya dua bom yang meledak di Tanah Tinggi; belasan lain masih tersimpan dalam kulkas. Ledakan tanpa disengaja ini disebutnya dipicu oleh suhu panas.

Prabowo Subianto berkata kepada majalah Panji bahwa “para aktivis … enggak begitu ahli merakit bom.” Ia menuding mereka merakit 40 bom; 18 disita sementara “22 bom masih beredar di masyarakat.”

Sesudahnya, terjadi horor penculikan aktivis. Tatkala situasi politik memanas, sejumlah kader terbaik PRD ditangkap dan disiksa: enam orang dilepas dengan selamat; empat orang hilang.

Meski begitu, analisis PRD menjadi nyata. Soeharto mundur setelah didahului gelombang protes mahasiswa pada Mei 1998. Kekerasan bertendensi rasial, diduga kuat ada peran militer di dalamnya, merebak di Jakarta, Medan, dan Surakarta.

Meski babak belur, struktur komando PRD terus terlibat dalam pengorganisasian dan mobilisasi massa pasca-Soeharto hingga aksi-aksi penolakan terhadap B.J. Habibie menjadi presiden pada 1999, yang dianggap sebagai kroni Orde Baru.

“Kalau insiden Tanah Tinggi tidak terjadi, ceritanya bakal berbeda,” klaim Jabo.

Saya balik bertanya, “Apakah itu berarti Suyat, Herman, Bimpet, dan Thukul tidak akan hilang?”

Jabo sepintas bergeming. Hanya matanya yang bergerak menatap langit-langit.

Infografik HL Indepth Bagan Organisasi dan Aktivitas Politik
Infografik bagan kaitan organisasi & aktivitas politik korban penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 . tirto.id/Lugas/source image: Laporan Penyelidikan Komnas HAM 2006


Menyatukan Mata Rantai yang Hilang

Andi Abdul alias Bedul bertubuh bongsor dengan kulit cokelat gelap. Ia mengajak saya bertemu di sebuah bangunan kecil di tepian Danau Cikokol, Tangerang, pada satu sore awal Februari 2020. Kami mengobrol selama 25 menit, tapi Abdul hanya memberi izin merekam wawancara selama 2 menit; sisanya ia meminta hak nirwarta.

Abdul adalah mata rantai yang hilang dalam peristiwa lenyapnya Petrus Bima Anugerah alias Bimpet. Kepada saya, Abdul mengaku sempat berjumpa Bimpet di sebuah kantin rumah sakit di bilangan Grogol. “Saya lupa itu tanggal berapa, tapi waktu itu saya memang ketemu,” katanya.

Abdul akan menjemput Bimpet ke kolektif PRD Tangerang. “Kami ngobrol-ngobrol sebentar, enggak lama dia dapat pesan di pager. Dia bilang, ‘gua enggak bisa hari ini’. Akhirnya saya pulang,” kata Abdul.

“Kami pisah. Saya pulang ke Tangerang. Dia ke mana … saya tidak tahu.”

Kurun 1997-1998, Abdul tercatat sebagai organiser PRD untuk wilayah Tangerang. Awalnya ia bersentuhan dengan kader-kader PRD lewat jejaring PDI pro-Mega di Tangerang.

Di kolektif PRD Tangerang, Abdul sempat beberapa kali bertemu Wiji Thukul dan Bimpet. Sesudah konsolidasi nasional PRD pada akhir Agustus 1997, selepas bersembunyi di Pontianak dan memakai nama alias ‘Aloysius Sumedi’, Thukul menjadi Komando Wilayah Tangerang. Bimpet juga beberapa kali menyambangi kolektif yang bermarkas di Kebon Jati, Karawaci ini.

Semasa itu, di antara kader PRD, Abdul diduga penyusup atau informan.

Lukman Hakim, kawan satu kolektif dengan Abdul di Tangerang dan kini menjadi Wakil Ketua PRD, mengakui keberadaan desas-desus itu. Sekitar awal 1998, Lukman menerima pesan dari Thukul, saat itu dirinya bertugas sebagai kurir, untuk memindahkan polling (markas).

“Perintahnya pindahkan polling tanpa sepengetahuan Abdul, karena dia diduga sebagai informan,” kata Lukman.

Thukul adalah Komando Wilayah Tangerang saat itu dan pesan yang diterimanya berhilir pada Komando Nasional. Peredaran informasi dalam struktur komando telah melalui verifikasi sebelum disampaikan oleh kurir pusat kepada seluruh komando wilayah.

Lukman menjalankan perintah, tetapi berlaku skeptis terhadap desas-desus. “Kalau benar dia informan,” katanya, “Kenapa dia ndak punya aktivitas politik?”

Saya minta Abdul menanggapi desas-desus itu. Ia menjawab pendek sambil menyeringai, “Hanya Allah yang tahu. Saya mau melupakan masa lalu. Pengin jauh dari politik. Sekarang, mau fokus usaha dan mengurus keluarga.”

Benar atau tidak desas-desus itu, faktanya, Bimpet hilang setelah berjumpa Abdul.

Vije, yang menggantikan posisi Bimpet sebagai kurir nasional, melempar spekulasi: “Mungkin dengan menghilangkan Bimpet, kalau perannya diketahui, dianggap bisa merusak rantai komunikasi PRD.”

Tugas kurir tak sekadar menjadi “tukang pos”. Tiap kurir bertugas mengantisipasi potensi ancaman dan bahaya serta menyelamatkan pemimpin-pemimpin partai bawah tanah. Kebocoran di tingkat kurir dapat membuat seorang pemimpin dalam bahaya.

Bimpet sudah lama terdeteksi oleh aparat keamanan. Namanya disebut-sebut oleh para interogator Tim Mawar yang mencecar enam aktivis PRD yang diculik dan disekap di Pusat Komando Taktis Kopassus, Cijantung.

Sebelumnya, Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga angkatan 1993 ini punya catatan penangkapan oleh militer. Sekitar awal Maret 1997, Bimpet ditahan di Kodim Jakarta Selatan selama dua hari karena selebaran Mega-Bintang-Rakyat. Ia dipindahkan ke Polda Metro pada 6 Maret 1997, disangkakan dengan pasal-pasal penghinaan tapi dilepaskan pada pertengahan 1997.

Bimpet pernah pula ditahan aparat saat “aksi lompat pagar kedutaan” dengan aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur. Ia masuk radar perburuan aparat sejak Juli 1996 semasa beraktivitas di Jawa Timur.

Sekitar akhir 1995 hingga pertengahan 1996, kawasan industri Tandes, Jawa Timur, menjadi konsentrasi pengorganisiran PRD. Puncaknya pemogokan massal pada 8 Juli 1996, yang berujung penangkapan kader-kader PRD—termasuk tiga orang yang dijebloskan ke penjara: Dita Indah Sari (basis buruh), Coen Husain Pontoh (basis tani), dan Sholeh (basis mahasiswa).

Di tengah perburuan aktivis-aktivis PRD di Jawa Timur oleh aparat Kodam Brawijaya, Bimpet ditarik ke Jakarta dan menjadi Ketua Departemen Pendidikan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Kuliahnya juga pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara.

Infografik HL Indepth Aktivis PRD yang Hilang di Masa Klandestin
Infografik Aktivis PRD yang hilang di masa klandestin, Februari - Mei 1998. tirto.id/Lugas


Seniornya di FISIP Unair angkatan 1990, Herman Hendrawan, menjadi “target nomor satu” oleh aparat keamanan Orde Baru. Pada 29 Juli 1996, Herman berhasil keluar dari Surabaya, menuju Jakarta dan terintegrasi kembali dengan kerja-kerja PRD.

Saat itu, demi merespons peristiwa 27 Juli, PRD menggalang kekuatan oposisi dengan kelompok-kelompok PDI pro-Mega lewat pembentukan Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD). Herman menjabat ketua departemen kerjasama di organisasi itu.

Tugas itu menempatkan Herman pada posisi unik. Ia menjadi kader PRD yang tampil terbuka (bersama KNPD) pada fase-fase genting ketika partai beroperasi tertutup (bawah tanah). Posisi itu memperbesar pengaruh Herman dalam jejaring kelompok PDI pro-Mega; berkarib dengan para tokoh senior PDI pro-Mega termasuk Sutjipto yang kelak menjadi Sekjen PDIP (2000-2005), dan Bambang DH yang pernah menjabat Wali Kota Surabaya (2002-2010).

Selagi pemerintahan Soeharto menggelar Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1998, Herman melalui KNPD mengadakan konferensi pers menolak hasil Pemilu 1997 di kantor YLBHI, Jakarta Pusat. Setelahnya, Herman diculik, sebagaimana dialami Raharja Waluyo Jati dan Faisol Riza.

Walau tak pernah bersitatap langsung, lantaran disekap dalam sel berbeda, rekan dia yang diculik menuturkan indikasi keberadaan Herman di markas Kopassus, Cijantung.

Waluyo Jati berkata pernah diperlihatkan foto polaroid Herman—saksi-saksi lain mengaku sempat difoto polaroid di lokasi tersebut. Jati dan Faisol pernah mendengar suara Herman menyanyikan lagu “Widuri” dan “Camelia”—lagu yang biasa dinyanyikan Herman.

Wiji Thukul, yang kerap berhubungan dengan Bimpet dalam jejaring kurir PRD, kemungkinan dihilangkan pada akhir Mei 1998 setelah Bimpet hilang pada awal April.

Penyair pelo ini menjabat Ketua Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker) yang berafiliasi ke PRD sejak awal 1990-an. Ia tercatat sebagai ketua biro budaya dalam kepengurusan PRD (versi 'persatuan'). Thukul sempat membacakan puisi dalam deklarasi PRD pada 22 Juli 1996.

Selepas kekerasan politik 27 Juli, Thukul menjadi salah seorang yang diburu oleh negara polisi-militer Orde Baru. Rumahnya di Solo digerebek aparat, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Belakangan Thukul menyeberang ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Saat PRD bergerak di bawah tanah pasca-27 Juli 1996, Thukul menjadi salah seorang pemimpin kolektif. Namun, lantaran posisinya di Kalimantan, statusnya dibekukan untuk sementara.

Pada pengujung Maret 1997, Thukul meninggalkan Kalimantan menuju Jakarta. Selanjutnya, ia terintegrasi kembali dalam kerja-kerja PRD bawah tanah dan ditempatkan menjadi Komando Wilayah Tangerang.

Kontak terakhir Thukul berupa suara telepon kepada istrinya, Dyah Sujirah atau dipanggil Sipon, pada pertengahan Mei 1998. Solo rusuh, sebagaimana Jakarta. Thukul, yang sangat menyayangi istri dan kedua anaknya, Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah, khawatir atas keadaan keluarganya.

Tim penyelidik Komnas HAM 2005- 2006 menulis nama Wiji Thukul masih dianggap sebagai “ancaman” dalam media briefing Angkatan Darat setelah Soeharto jatuh pada Juni-Juli 1998.

Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugerah, dan Suyat dihilangkan saat PRD menerapkan kombinasi strategi-taktik “kerja atas” alias perlawanan terbuka lewat aliansi oposisi macam KNPD, dan “kerja bawah” alias klandestin lewat jaringan kolektif di Jakarta dan wilayah penyangganya.

Hampir 22 tahun berlalu, kasus penghilangan paksa ini tertutup rapat. Desakan agar mengadili mereka yang bertanggung jawab atau yang setidaknya mengetahui kasus ini, diabaikan oleh negara; dikucilkan pada masa kepemimpinan Megawati, didiamkan di periode Susilo Bambang Yudhoyono, dijanjikan harapan kosong oleh Jokowi.

Dalam satu puisinya tahun 1991, Thukul pernah berpesan mengenai tabiat penguasa melenyapkan kehidupan:

ceritakanlah ini kepada siapapun
sebab itu cerita belum tamat.

____


Laporan ini disusun berkat kolaborasi antara Tirto dan peneliti militer Made Tony Supriatma dan Aris Santoso serta kontributor Ahsan Ridhoi, Muammar Fikrie, dan Kontras.

Artikel ini berbasis dokumen laporan akhir tim penyelidikan Komnas HAM pada 30 Oktober 2006 tentang pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa. Basis materi primer lain adalah dokumen putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada 6 April 1999. Materi sekunder adalah wawancara Prabowo Subianto dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999.

Laporan ini bertumpu pada wawancara dengan sedikitnya 13 narasumber, baik yang bersedia dikutip maupun yang minta hak anonimitas.

Laporan ketiga ini bagian dari enam artikel yang kami siapkan untuk dirilis selama pekan-pekan berikutnya.

Baca juga artikel terkait REFORMASI 1998 atau tulisan menarik lainnya Muammar Fikrie
(tirto.id - Politik)

Reporter: Tim Kolaborasi Tirto
Penulis: Muammar Fikrie
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
DarkLight