Prahara Demokrat Mengoreksi Kepemimpinan SBY

Oleh: Bayu Septianto - 17 Juni 2019
Dibaca Normal 2 menit
Sejumlah kader senior yang tergabung dalam GMPPD tak ingin Partai Demokrat terkesan jadi partai keluarga.
tirto.id - Demokrat pernah jadi partai terbesar di Indonesia. Itu terjadi pada 2009 lalu. Perolehan suara mereka saat itu mencapai 20,4 persen (setara 21.703.137 pemilih). Dua pemilu berikutnya, suara mereka terus anjlok: dari 10,19 persen pada 2014, jadi 7,79 persen pada 2019.

Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan hasil ini adalah konsekuensi atas dukungan terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena dukung Prabowo ini suara partai kami turun. Caleg seperti saya tidak dipilh karena politik identitas," katanya, Sabtu 11 Mei 2019. Politik identitas, terutama identitas keagamaan, memang menguat pada Pilpres 2019.

Demokrat adalah partai paling buncit yang mengusung Prabowo, setelah Gerindra, PAN, dan PKS. Sebelum itu mereka bahkan membuka opsi untuk mendukung Joko Widodo saja. Pilihan jatuh ke Prabowo-Sandiaga setelah Demokrat menggelar Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) pada Jumat, 10 Agustus 2018.

Selain menuding kegagalan di Pileg 2019 karena mendukung Prabowo, belakangan Demokrat dan Gerindra terlibat perseteruan. Kader dua partai itu terlibat adu mulut. Muncul pula dorongan agar Demokrat keluar saja dari koalisi. Demokrat sendiri menegaskan bahwa mereka akan tetap ada dalam barisan Prabowo, setidaknya hingga gugatan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Di tengah konteks tersebut, muncul suara dari sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) untuk mengoreksi total manajemen partai. Mereka menganggap saat ini Demokrat menyimpang dari kesantunan, kadang pula tidak cerdas.

Oleh karenanya mereka ingin Demokrat kembali ke fitrahnya: "menjadi partai terbuka, nasionalis, religius, berpolitik cerdas, dan santun."

Anggota Majelis Tinggi Demokrat sekaligus inisiator GMPPD, Max Sopacua, lantas mengusulkan ketua umum diganti. Max mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat sekaligus anak SBY. Dia bilang AHY bisa menggantikan SBY dalam Kongres Luar Biasa (KLB).

"KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai ini," kata Max di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019) lalu.


Terjerumus Partai Keluarga


Menurut pengajar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, kondisi Demokrat saat ini memang sedang kritis, dan perlu pembenahan menyeluruh. Nama besar SBY tak bisa menjamin Demokrat bisa meraih suara tinggi, katanya. Terbukti, meski partai berlambang segitiga Mercy ini sempat memunculkan jargon "Partai Demokrat, Partainya SBY" pada 2019, namun tetap saja suara mereka merosot.

"Selama ini, kan, bintang utamanya PD hanya Pak SBY. Karena sentralistik itu," ucap Suko kepada reporter Tirto, Sabtu (15/6/2019).

Pada sisi lain, AHY memang mungkin akan memberi warna dan gairah baru bagi partai. Namun yang patut diperhatikan adalah kesan yang mungkin muncul. Dengan menjadikan AHY sebagai orang nomor satu di Demokrat, bukan tidak mungkin mereka akan dilabeli partai keluarga/dinasti. Dan ini sebetulnya tak selaras dengan pernyataan SBY pada HUT ke-17 Demokrat September tahun lalu yang menyatakan pada dasarnya Demokrat adalah partai terbuka.

Manuver SBY terlihat membuat Demokrat dari partai modern menjadi partai keluarga, contohnya adalah ia seperti memberikan keistimewaan kepada AHY 'bermanuver' ke kubu 01 (Jokowi-Ma'ruf)--AHY sudah bertemu Jokowi tiga kali--padahal Demokrat masih resmi di kubu 02 (Prabowo-Sandiaga).

"Jika pengelolaannya dengan cara kekeluargaan akan mengesankan adanya budaya nepotisme yang sudah lama ditinggalkan dalam tradisi modern," tegasnya.

Persoalan politik keluarga/dinasti, menurut dosen ilmu politik di Universitas Gajah Mada (UGM), Mada Sukmajati, tak hanya menjangkiti Partai Demokrat saja. PDIP yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga memiliki masalah yang sama.

Menurut Mada, hal ini selain karena masalah regenerasi partai yang tak berjalan dengan baik, juga disebabkan para keturunan pemimpin parpol ini memang memiliki legitimasi yang kuat di antara kader lain. Karena itu yang perlu dilakukan adalah membikin partai sedemokratis mungkin: semua mesti punya kesempatan yang sama, dengan dasar penilaian kemampuan individu.

"Harus ada transfer biologis jadi ideologis, dari faktor keturunan ke faktor visi, misi, program. Nah, ini jadi tantangan generasi kedua," kata Mada.


Disanggah


Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan para politikus senior memang mendorong AHY, tapi itu bukan berdasarkan politik klan. Dia bilang nama AHY dimunculkan karena memang dialah yang paling siap saat ini.

Namun dengan mekanisme KLB atau format lain, bisa saja muncul nama lain, termasuk nama adik kandung AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Mereka sangat mungkin bersaing, dan karena itu anggapan Demokrat adalah partai keluarga terpatahkan.

"Kalau keduanya bersaing, ya, biarin saja. Biar semua berlatih di medan juang," ujar Mubarok kepada reporter Tirto, Sabtu (15/6/2019).

Namun upaya politikus senior Demokrat ini, meski dilatari dengan sebab yang jelas, tak serta-merta didukung para kader. DPD Demokrat DKI Jakarta, misalnya, selain menolak KLB, juga menyebut kalau senior partai "sedang cari perhatian saja."

"Komentar mereka tidak pantas di tengah kondisi keluarga Pak SBY yang sedang berduka. Mereka itu ngaco, lebih baik keluar dari Demokrat," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman di Jakarta, Sabtu (15/6/2019) lalu.

Dia juga bilang naik turunnya suara partai itu hal biasa. Dan KLB serta pergantian kepemimpinan tak menjamin perolehan positif pada pemilu selanjutnya.

Baca juga artikel terkait PARTAI POLITIK atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan