PPP Tak Hadiri Pelantikan Pimpinan MPR Baru

tirto.id - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tak akan menghadiri pelantikan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru di Sidang Paripurna MPR hari ini.

"Fraksi MPR menyatakan untuk tidak hadir dalam sidang tersebut," kata Ketua Fraksi MPR, Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/3/2018).

Sikap ini, menurut Arwani, diambil sebagai penolakan terhadap UU No 2 tahun 2018 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang memuat sejumlah pasal kontroversial, termasuk pasal mekanisme penambahan Pimpinan MPR.

"Sikap ini kami sampaikan sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam bernegara," kata Arwani.

Arwani berharap dengan sikap ini MPR akan sadar dan menganggap penolakan mereka sebagai upaya untuk memperbaiki sistem perundang-undangan di Indonesia.

PPP menjadi salah satu dari dua fraksi di DPR selain Nasdem yang menolak UU MD3 dalam rapat Paripurna pengesahan 12 Februari lalu.

Mereka menolak pasal 73 tentang pemanggilan paksa, 122 huruf k tentang contempt of parliament, 245 ayat 1 tentang hak imunitas DPR, dan 427A huruf C tentang mekanisme penambahan kursi pimpinan MPR.

Terkait pasal 427A huruf C, menurut PPP, kata 'suara' di dalamnya harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi seperti yang disepakati oleh fraksi-fraksi lainnya dalam pembahasan UU MD3.

Sehingga, penambahan tiga kursi pimpinan MPR mestinya diberikan kepada PDIP, Gerindra dan PAN sebagai partai yang menempati urutan 1, 3 dan 6 di Pemilu 2014. Bukan kepada PDIP, Gerindra dan PKB seperti yang telah disahkan Paripurna.

Dalam rapat gabungan DPR, MPR dan DPD minggu lalu, PPP kembali menyatakan keberatannya terhadap penunjukan PKB sebagai wakil ketua MPR baru. Namun, keberatan tersebut ditolak dan rapat tetap memutuskan pelantikan diselenggarakan hari ini (26/3/2018).

Mengenai hal ini, Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyatakan tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, hak PPP untuk tidak hadir dalam pelantikan Pimpinan MPR.

"Kami hormati kan haknya demokrasi begitu," kata Zulkifli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Rencananya, pelantikan Pimpinan MPR akan dilakukan pukul 1 siang ini dengan dihadiri sejumlah menteri dan gubernur DKI Jakarta.

Tiga pimpinan MPR baru yang dilantik adalah Ahmad Basarah dari PDIP, Muhaimin Iskandar dari PKB dan Ahmad Muzani dari Gerindra.