tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengklaim BNPB sudah memiliki program migitasi utama yaitu mengedukasi masyarakat pesisir di seluruh daerah rawan tsunami.
Hal ini merespons hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang adanya potensi tsunami setinggi 34 meter (m) akibat gempa megathrust sebesar 8,9 magnitudo (M) di selatan Jawa dan barat daya Sumatera.
“Itu program utama, edukasi masyarakat pesisir itu tidak cuma di selatan Jawa, di seluruh daerah rawan tsunami,” kata Aam, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Tirto pada Kamis (10/11/2022) malam.
Dia menyebut BNPB telah mengedukasi masyarakat pesisir di daerah rawan tsunami hingga 52 ribu desa. Antara lain tersebar di barat Sumatera dan Selat Sunda.
Aam menjelaskan edukasi tersebut secara umum bertujuan agar masyarakat bisa merespons dengan cepat terkait tsunami serta memutuskan untuk evakuasi pada saat yang tepat.
“Yang harus kita tingkatkan adalah masyarakat itu bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dari gejala alam,” ujar dia.
Kemudian Aam mencontohkan gejala alamnya. Misal ada gempa kuat ataupun lemah, tetapi durasi gempanya lebih dari 30 detik dan itu dirasakan di daerah pesisir, maka masyarakat harus lari dari sana.
Dia menjelaskan mengapa edukasi tersebut sebagai program utama dibanding yang lain seperti peringatan dini. Alasannya, kata Aam, secanggih apapun peringatan dini, itu tidak bisa menangkap secara detil dan tepat fenomena yang ada.
“Saya itu 6,5 tahun di Jepang dari 2009 sampai 2015. Dan saya mengalami tiga kali tsunami selama di Jepang. Bahkan sistem peringatan dini tsunami di Jepang pun tidak bisa secara detil, secara tepat menangkap fenomena yang ada. Tapi apakah itu berguna? Iya, berguna sekali,” terang dia.
Lanjut Aam, pada akhirnya keputusan yang akan diambil itu adalah masyarakat sendiri. Mereka akan mengevakuasi atau tidak. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2011 dan saat peringatan dini pertama disampaikan oleh pemerintah, warganya tidak langsung lari.
“Jadi, respons masyarakat ketika menerima warning (peringatan), itu beda-beda. Bahkan di daerah yang sistem peringatan dininya secara teknologi sudah sangat maju,” ucap dia.
Oleh karena itu, lebih lanjut Aam, ini yang harus BNPB tingkatkan dahulu soal bagaimana masyarakat merespons dan membuat keputusan yang tepat, dengan ada atau tidaknya peringatan dini berbasis teknologi tersebut.
“Kita ini ada 17 ribu pulau, ada 6 ribu pulau yang berpenghuni, sekian ribu pulau-pulau kecil. Bisa tidak kita menjangkau semuanya? Tidak bisa,” jelas dia.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri
