Potensi Politik Uang Tinggi, Yunarto: Agar Pemilih Berutang Budi

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 24 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Caleg bersiasat di tengah euforia Pilpres 2019 dengan menggunakan cara praktis berupa politik uang agar mudah dikenal pemilih. Selain itu, agar pemilih berutang budi dan memilihnya.
tirto.id - Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai peluang permainan kotor melalui money politics (politik uang) dalam kampanye untuk calon legislatif atau caleg diprekdiksi meningkat.

"Potensi tejadinya money politics dan door to door (pintu ke pintu) semakin tinggi. Itu gak bisa dimungkiri," kata Yunarto dalam diskusi bertajuk 'Kenali Rekam Jejak Calegmu' yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/2/2019).

Diskusi dalam rangka peluncuran situsweb rekamjejak.net menghadirkan Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya; Jubir KPK, Febri Diansyah; Inayah Wahid, pendiri Positive Movement; Almas Sjafrina, peneliti ICW.


Salah satu faktor peluang politik uang tinggi, kata Yunarto momentum Pileg berbarengan dengan Pilpres 2019. Konsentrasi masyarakat terfokus pada Pilpres 2019, sehingga membuat caleg berlomba-lomba mengenalkan diri kepada masyarakat.

"Kecuali [bagi caleg] PDIP dan Gerindra, pasti [bakal] meningkat elektabilitasnya," kata Yunarto.

Peningkatan tersebut, menurut Yunarto, terjadi lantaran PDIP dan Gerindra saling bersaing dalam Pilpres 2019, sehingga pengenalan masyarakat terhadap partai dan caleg dari 2 partai diprediksi tinggi. Hal itu berdampak pada peningkatan elektabilitas caleg 2 partai itu.

Adanya 2 momentum tersebut, lanjut Yunarto, berdampak pada caleg yang memilih menggunakan cara praktis yakni dengan memberikan semacam 'hadiah' sebelum Pileg agar pemilih mengenalnya. Selain itu, lanjut dia, agar pemilih berutang budi dan diharapkan memilihnya.

"Di situlah pemilihan [cara] praktis dengan pemberian uang di depan [jadi] tinggi," ujar Yunarto.

Charta Politika Indonesia telah merilis peluang praktik politik uang ini. Pada survei periode Januari 2019, ditemukan persepsi pemilih yang toleransi praktik politik uang di DKI Jakarta

Charta Politika Indonesia memaparkan toleransi (pemakluman) responden terhadap politik uang tinggi yakni pada daerah pemilihan (dapil) DKI 1 sebesar 58,2 persen, disusul Dapil DKI 2 sebesar 47 persen, kemudian Dapil DKI 3 sejumlah 42,6 persen.

Yunarto menegaskan, penggunaan cara praktis dengan politik uang dimaklumni oleh pemilih. Terutama tercermin dalam survei di DKI Jakarta.

Namun, kata dia, masih ada peluang untuk mengaet pemilih dengan cara-cara yang lebih bersih yakni dengan menghindari politik uang.


"Tinggal milih lewat yang baik, dengan door to door [dari pintu ke pintu] lalu kasih pamflet, atau door to door [cara praktis] lalu memberikan [uang] yang warna merah atau biru," jelas dia.




Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Zakki Amali