Menuju konten utama

Polri & Kominfo akan Cegah Hoaks di Ruang Digital di Pemilu 2024

Polri meminta persaingan politik pemilu dalam ruang digital tak lagi digunakan untuk penyebaran hoaks, politik identitas, maupun propaganda.

Polri & Kominfo akan Cegah Hoaks di Ruang Digital di Pemilu 2024
Ilustrasi Partai Politik Peserta Pemilu. tirto.id/Ecun

tirto.id - Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan penguatan pengamanan ruang digital wajib dilakukan jelang Pemilu 2024. Ruang digital, kata Asep merupakan wadah terkini bagi para peserta Pemilu untuk mempromosikan dirinya ke masyarakat.

“Terlebih saat ini tahapan Pemilu 2024 (tengah) berjalan. Ruang digital tentu menjadi wadah bagi para calon untuk mempromosikan diri, karena mampu menyalurkan informasi secara cepat, mudah, memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan para calon,” ujar Asep di kantor Kominfo, Rabu (4/1/2023).

Hal lain yang perlu diperhatikan publik yakni pertanggungjawaban memanfaatkan ruang digital. Asep menegaskan persaingan politik pemilu dalam ruang digital yang memanfaatkan hoaks, politik identitas, maupun propaganda, jangan berulang pada Pemilu 2024 nanti.

“Seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, tidak boleh terjadi pada Pemilu 2024,” ucap dia.

Menkominfo Johnny G. Plate pun meminta publik tak sibuk mengisi Pemilu 2024 dengan post-truth (pasca-kebenaran digunakan secara luas untuk mendefinisikan cara masyarakat modern mengonsumsi dan menyikapi informasi).

Pemilu, ujar Sekjen Partai Nasdem itu menjadi puncak demokrasi yang menjadi momentum penting rakyat menentukan arah negeri ini.

“Jangan diisi dengan propaganda, hoaks, disinformasi dan misinformasi. Hingga saat ini kami telah menangani 1.321 hoaks politik,” kata Plate.

Berdasar data Kominfo tahun 2019. Total jumlah hoaks yang berhasil didapatkan oleh mesin Ais yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 1.731 hoaks, periode Agustus 2018-April 2019.

Selama April 2019 ada 209 hoaks kategori politik. Sehingga total hoaks kategori menjadi 620. Isi hoaks politik berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

Kominfo menemukan jumlah konten hoax yang beredar di tengah masyarakat terus meningkat dari bulan ke bulan. Adapun dari penelusuran mesin AIS Kominfo, jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan yakni 17 April 2019. Jumlah hoaks terus bertambah setelah hari pemilihan.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto