Politikus PDIP Curigai Motif Politik Anies di Balik PSBB Total

Oleh: Riyan Setiawan - 13 September 2020
Dibaca Normal 1 menit
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Johny Simanjuntak mencurigai ada motif politik lain di balik penerapan kebijakan PSBB secara ketat oleh Anies Baswedan.
tirto.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Johny Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan dimulai Senin (14/9/2020) besok.

"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata Johny Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2020).

Johny melihat kebijakan Anies ini lebih mencerminkan sisi Anies Baswedan sebagai politikus, bukan sebagai seorang gubernur. Ia pun mencurigai ada motif politik lain di balik penerapan kebijakan PSBB secara ketat.

Kecurigaan Johny dan fraksi PDIP didasari pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar 1,449 T dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020 lalu. Menurut Johny pengajuan ini dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemprov DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan atau pembiayaan yang instan.

"Dimasa pandemi Covid 19 ini, gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan," jelas Johny.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI ini menilai menghentikan aktivitas publik hampir di semua bidang hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB di awal pandemi COVID-19. Apalagi kebijakan itu diterapkan tanpa dibarengi solusi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Apalagi kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan dari atau ke berbagai pihak. Salah satunya ke para pemangku kepentingan," ucapnya.

Memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kata dia, ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat. Namun sayangnya, hal tersebut selama ini belum dilakukan oleh Pemprov DKI secara signifikan.

Maka, apabila dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total atau ketat, seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik. Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.

"Patut diingat dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi, namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang," pungkasnya.


Baca juga artikel terkait JAKARTA PSBB TOTAL atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
DarkLight