tirto.id - Setiap menjelang malam penganugerahan Piala Oscar, perdebatan publik tentang kualitas film yang dinominasikan, kepantasan menang-tidaknya, hingga performa aktor, sutradara, serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya selalu ramai.
Tapi, tiga tahun lalu, mendekati penyelenggaraan Oscar 2019, publik justru meributkan berbagai polemik di luar hal-hal tersebut—dan pada akhirnya makin memojokkan reputasi Academy Awards selaku penyelenggara.
Pada Agustus 2018, Academy Awards mengumumkan akan ada kategori baru yakni Film Populer terbaik. New York Times melaporkan orang-orang kemudian mengkritik mulai dari urgensi kategori itu hingga metode untuk menentukan tingkat kepopuleran film. Kategori ini akhirnya batal dimunculkan.
Contoh lain, wacana untuk tidak menyiarkan langsung bagian penganugerahan kategori Sinematografi Terbaik karena durasi acara dibatasi menjadi tiga jam. Untungnya hal ini diprotes keras, termasuk oleh beberapa sinematografer dan sutradara terkemuka, sehingga semua kategori akhirnya disiarkan langsung.
Di antaranya keributan-keributan tersebut, tiada yang paling ramai diulas selain ketiadaan pembawa acara. Oscar terakhir dengan format serupa terjadi pada tiga dekade silam dan bukan karena disengaja. Pangkalnya ada pada calon pembawa acara, Kevin Hart, dan leluconnya di masa lampau.
Lebih tepatnya pada 2010. Saat itu Kevin sedang melakoni tur stand-up bertajuk Seriously Funny. Dalam salah satu materinya ia berkata, “Salah satu ketakutan terbesarku adalah jika anakku tumbuh sebagai gay... Jika aku bisa mencegahnya, maka akan kulakukan.”
Vox mencatat Kevin tampaknya menyelaraskan lelucon tersebut dengan rangkaian cuitan Twitter antara tahun 2009 dan 2012, yang salah satunya menyebut akan memukul anak laki-lakinya jika ketahuan main rumah boneka kepunyaan saudara perempuannya.
Agak kabur apakah cuitan ini dalam konteks bercanda atau serius. Persoalannya Kevin juga tidak merasa bersalah dan menolak minta maaf atas lelucon di sesi stand-up-nya itu. Komunitas LGBTQ Amerika pun marah, mencercanya habis-habisan, serta menyatakan ketidaksetujuan jika Kevin memandu acara Oscar.
Kevin akhirnya meminta maaf ke komunitas LGBTQ. Tidak spesifik untuk lelucon di sesi stand-up-nya yang dipermasalahkan, tapi untuk lelucon-lelucon di masa lampau. Satu hal lain yang ia lampirkan melalui akun Twitter-nya pada awal Desember 2019: mundur dari tugas sebagai pemandu acara di Oscar 2019.
Beberapa orang menyesalkannya. Komedian lesbian Ellen DeGeneres, misalnya, mendorong Kevin untuk tidak mundur. Tapi Kevin paham bahwa reputasinya terlalu berat untuk memimpin acara sebesar Oscar di era kekinian—ketika kepatutan politis (political correctness) makin menguat hingga mampu menjamah Hollywood.
Obsesi Political Correctness
Definisi Political Correctness (PC), baik di kamus Cambride dan Oxford, menjelaskannya sebagai bahasa, tindakan, akan kebijakan yang disengaja untuk menghindarkan diri dari penghinaan atau kerugian bagi anggota kelompok tertentu dalam masyarakat.
Sejak 1980-an political correctness di Amerika menjadi semacam panduan sosial dalam upaya menghindari bahasa atau tindakan yang akan meminggirkan atau menghina kelompok minoritas yang kerap jadi target diskriminasi. Kelompok yang dimaksud biasanya yang didasarkan warna kulit, jenis kelamin, atau orientasi seksual.
Kaum konservatif Amerika sejak lama mempermasalahkan political correctness. Sejak Donald Trump terpilih sebagai presiden, serangan terhadap konsep political correctness semakin gencar. Trump sendiri mewakili kelompok konservatif yang tidak menyukai political correctness, sementara kelompok liberal memandangnya penting, sehingga menarget Trump sebagai pihak yang tidak pro-kelompok minoritas.
Hollywood kerap dipandang sebagai surganya kaum liberal. Ajang Oscar sering dijadikan panggung oleh para aktor dan aktris untuk menyuarakan sikap politik mereka. Mulai dari isu LGBTQ, isu pemanasan global, nasib suku asli Amerika, isu perempuan, hingga nasib orang-orang kulit hitam (dan berwarna lainnya) di industri perfilman.
Ajang Oscar 2018 adalah salah satu yang paling politis. Mengutip laporan CNN Politics, para aktor dan aktris mengenakan pin bendera Amerika berwarna oranye. Pin ini adalah simbol untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebijakan kontrol senjata api usai tragedi penembakan sekolah di Parkland, Florida.
Ketua organisasi Planned Parenthood Cecile Richards hadir di lokasi. Demikian juga Patrisse Cullors-Brignac, salah satu pendiri gerakan pro-kulit hitam Black Lives Matter, juga Bryan Stevenson selaku direktur Equal Justice Initiative.
Mereka naik ke panggung selama pertunjukan lagu “Stand Up for Something”, salah satu lagu dalam film Marshall, ditemani perwakilan kelompok aktivis lain. Sebut saja Standing Rock Youth Council (kelompok advokasi wilayah konservasi suku Indian), Tarana Burke dari gerakan #MeToo, Dolores Huerta dari United Farm Workers of America, hingga perwakilan pengungsi Suriah Bana Alabed.
Presenter malam itu, komedian Jimmy Kimmel, menyinggung banyak isu sepanjang acara. Ia mengkritik biasnya stasiun televisi konservatif Fox News, mengolok-olok Trump dan wakilnya Mike Pence, menyinggung koneksi rahasia dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan lain-lain.
Politisnya ajang Oscar, meski lebih terasa kental belakangan ini, sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 16 Mei 1929, tepat hari ini 92 tahun lalu, Oscar lekat dengan unsur politis. Dengan kata lain, Oscar memang selalu politis dan hampir tidak mungkin untuk tidak politis.
Contohnya pada gelaran Oscar 1973. Kategori Aktor Utama Terbaik dimenangkan Marlon Brando berkat performa legendarisnya sebagai Vito Corleone di The Godfather. Tapi ia tidak hadir untuk menerima piala. Brando diwakili seorang perempuan suku asli Amerika bernama Sacheen Littlefeather.
Brando aktif menyuarakan nasib penduduk asli Amerika dan bergabung dalam American Indian Movement (AIM) sejak akhir 1960-an. Ia mengutus Sacheen untuk membicarakan bagaimana penggambaran orang asli Amerika di industri perfilman Hollywood masih dikungkung oleh stereotipe yang merugikan citra mereka sendiri.
Tapi kultur political correctness kala itu belum semasif sekarang. Sacheen membincang apa yang dititahkan Brando, juga soal diskriminasi suku asli di Amerika. Sebagian kecil penonton bertepuk tangan. Sisanya mengejek.
Respons serupa diterima Vanessa Redgrave, pemenang kategori Aktris Pendukung Terbaik pada ajang Oscar 1977 untuk peran di film Julia. Di panggung ia menyinggung nasib Palestina dan gangguan yang ia terima dari organisasi Jewish Defence League. Ada yang tepuk tangan. Sayangnya lebih banyak yang mengolok-oloknya.
Sebagian kalangan menilai Kevin Hart hanyalah “korban” dari kultur political correctness yang belakangan makin kuat di Hollywood. Dalam pernyataan pengunduran diri, ia menyatakan tak ingin mengganggu ajang Oscar dengan kehadiran diri plus reputasinya yang telah buruk di mata aktivis pro-LGBTQ.
Kenyataannya, terlepas dari ada maupun tidaknya Kevin, Oscar 2019 sukses menjadi panggung kelompok-kelompok minoritas yang diwakilkan oleh para nominator maupun pemenang.
Green Book, film tentang ketidakadilan rasial di negara-negara bagian selatan AS era segregasi, memenangi kategori Film Terbaik. Dalam pidato penerimaan piala, sutradara Peter Farrelly bilang filmnya adalah soal cinta yang tidak terhalang oleh perbedaan.
Green Book juga memenangi dua kategori tambahan. Kategori-kategori lain, baik terkait peforma pemain atau teknis sinema, diborong oleh film-film yang membawa isu minoritas.
Contoh Roma karya Alfonso Cuaron, yang bercerita soal kehidupan di Meksiko, dengan aktris lokal dan seutuhnya memakai bahasa Spanyol. Atau BlacKkKlansman karya sutradara kulit hitam Spike Lee, tentang detektif kulit hitam yang menyamar menjadi anggota organisasi fasis-kulit-putih Ku Klux Klan. Atau Black Panther, film superhero Marvel yang hampir seluruh pemerannya aktor/aktris kulit hitam.
Para pemenang menyinggung latar belakang identitas serta sikap politiknya di atas panggung. Misalnya Rami Malek, pemenang kategori Aktor Utama Terbaik di Bohemian Rhapsody, menyinggung skeptisisme masa kecilnya terkait prospek karier di Hollywood mengingat ia adalah anak imigran asal Mesir.
Pendeknya, aura political correctness yang dipermasalahkan kaum konservatif membuncah ruah di panggung Oscar 2019. Pertanyaan selanjutnya: bagaimana respons penonton?
Disukai Kaum Liberal
Bagi warga Amerika dan dunia dengan platform politik liberal atau minimal bersimpati pada perjuangan kelompok minoritas, Oscar tentu masih jadi tontonan yang menarik. Tak demikian bagi yang konservatif atau yang sesederhana berharap agar Oscar lepas dari isu-isu politik.
Faktanya, Oscar sedang mengalami penurunan jumlah penonton. Mengutip Variety, gelaran Academy Awards tahun lalu mencetak rekor penurunan jumlah penonton sebanyak 16 persen dibanding jumlah penonton Oscar 2017. Penonton Oscar tahun ini memang mengalami kenaikan, tapi jumlahnya amat tidak signifikan.
Ada sejumlah riset yang menerangkan bagaimana ada banyak warga Amerika yang sebenarnya tidak menyukai kultur political correctness. Salah satunya dipaparkan oleh Yascha Mounk di kanal The Atlantic pada Oktober 2018 dengan tajuk: “Americans Strongly Dislike PC Culture”.
Kondisi tersebut berselaras dengan riset YouGov yang dipublikasikan pada 21 Februari 2019. Salah satu hasilnya menunjukkan hampir setengah responden (49 persen) menyatakan Oscar 2019 akan lebih politis dibanding Oscar-Oscar sebelumnya.
Menariknya, dalam persentase yang hampir serupa (48 persen), responden menyatakan kurang pantas jika pemenang maupun pembawa acara mendiskusikan politik selama berada di panggung.
Jika dibedah lebih rinci lagi, perasaan tidak pantas itu membelah responden menjadi dua bagian. Ada 84 persen responden yang merasa kurang pantas untuk menyinggung isu politik di Oscar yang mengasosiasikan diri sebagai pendukung Partai Republikan. Dari kubu Partai Demokrat? Hanya 22 persen.
Kesimpulannya: Oscar dan kultur political correctness-nya lebih merefleksikan pandangan politik pemilih Demokrat. Bukan sesuatu yang baru atau mengejutkan.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 26 Februari 2019. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Windu Jusuf & Ivan Aulia Ahsan
