Taman Nasional Komodo

Polemik Harga Tiket TN Komodo, Komisi X akan Panggil Kemenparekraf

Reporter: Irfan Amin, tirto.id - 4 Agu 2022 12:51 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Andreas mengatakan faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemprov NTT.
tirto.id - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah untuk mengkaji ulang atas meningkatnya tarif untuk masuk ke wahana wisata Taman Nasional (TN) Komodo di NTT. Atas kejadian kenaikan harga tiket dan menimbulkan protes dari warga, Komisi X akan memanggil Kemenparekraf dan sejumlah lembaga terkait.

“Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada masa sidang yang akan datang,” kata Andreas Hugo Pareira dalam rilis tertulis pada Rabu (3/8/2022).

Ia menjelaskan para pelaku wisata di Labuan Bajo telah memahami bahwa konservasi penting untuk keberlanjutan Komodo. Ia mengatakan, faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemprov NTT.

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” kata dia.

Menurutnya kenaikan harga tiket tidak relevan dan akhirnya menimbulkan protes dari warga setempat.

“Komisi X DPR RI berharap semua pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi dari persoalan ini. Apalagi, selama pandemi Covid-19, para pelaku pariwisata justru tertolong dengan kehadiran para pelancong domestik," ujarnya.

Ia juga menyebut turis lokal yang notabene dalam skala ekonomi menengah ke bawah menjadi penyelamat wahana wisata di saat pandemi.

“Ini membuktikan, para turis yang tidak berkantong sangat tebal justru menjadi jaring pengaman sosial bagi industri wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif wisata perlu dikaji ulang demi keberlangsungan industri pariwisata di Labuan Bajo,” terangnya.

Andreas mewanti-wanti bila kenaikan harga tiket ini tidak ditanggapi secara serius, maka akan terus menjadi dampak kekisruhan yang berujung mengorbankan hak hidup warga setempat.

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung,” tegasnya.


Baca juga artikel terkait LABUAN BAJO atau tulisan menarik lainnya Irfan Amin
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz

DarkLight