tirto.id - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait polemik ekspor benih lobster. Ia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia jika kran ekspor benih lobster.
"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden Joko Widodo di Gerbang Tol Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Kerja Susi Pudjiastuti sebelumnya telah melarang perdagangan benih lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih.
Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar dari Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Di era menteri Edhy Prabowo, larangan ekspor benih lobster dikaji ulang. Edhy sedang mempertimbangkan untuk membuka ekspor benih lobster dengan beberapa pertimbangan.
"Yang penting nilai tambah ada di dalam negeri, apalagi? Apakah ekspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pertimbangan yang harus diperhatikan bukan ekonomi atau lingkungan semata.
"Jangan kita hanya melihat lingkungan saja tapi nilai ekonominya dilihat, tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungan juga harus kita pelihara, keseimbangan antara itu yang penting, bukan hanya bilang 'jangan', mestinya keseimbangan itu yang diperlukan," tambah Presiden.
Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menual bibitnya; dengan harga seperseratusnyapun tidak. Astagfirulah .. karunia Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dr Nya. pic.twitter.com/azRbGV9YOC
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) December 10, 2019
