PNS Tolak Pancasila, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Rekrutmen

Oleh: Yantina Debora - 19 November 2018
Menurut Bamsoet temuan 19,4 persen PNS yang menolak Pancasila menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.
tirto.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen PNS. Hal itu terkait temuan 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Data 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila itu dikutip dari survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Survei ini mengambil 1.200 responden dengan kalangan PNS, swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentan usia 25-40 tahun.

Menurut Bamsoet temuan itu menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.


"Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Tak hanya soal PNS yang menolak Pancasila, Bamsoet juga menyoroti data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal.

"Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Bamsoet berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua temuan tersebut. Menurut dia apabila dibiarkan akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI.

Maka sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius.

"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," ujarnya.

Dia mengutip data Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal dengan rincian sebanyak 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Selain itu, menurut dia berdasarkan hasil survei menemukan sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.


Baca juga artikel terkait REKRUTMEN PNS atau tulisan menarik lainnya Yantina Debora
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: antara
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora