PMI Cina Turun, Wamenkeu Ingatkan Bahaya Gelombang Kedua Corona

tirto.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengalaman negara Cina yang menghadapi gelombang kedua pandemi Corona atau COVID-19 perlu dijadikan pelajaran. Menurut dia, situasi itu membuat Purchasing Managers' Index (PMI) atau ukuran ekspansi aktivitas manufaktur suatu negara berbalik menurun padahal sempat membaik sesaat.

“PMI sudah sempat naik ke 50. Ketika mereka (Cina) mulai mengatakan ilang kasusnya, tapi begitu muncul lagi skala kecil kasus baru, itu PMI-nya arah turun lagi. Ini kalau tidak baik meng-handle second wave bisa mengurangi optimisme dan dia (PMI) akan turun lagi,” ucap Suahasil dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020).

Adapun menurut data yang ditunjukan Suahasil, Purchasing Managers' Index (PMI) sempat turun ke nilai cukup rendah di bawah 45 poin usai negara itu memberlakukan lockdown. Menurut trading economics, PMI Cina anjlok di angka 35,7 poin per Februari 2020 dari posisi 50 poin di Januari 2020.

PMI Cina tercatat kembali naik ke kisaran 50 setelah lockdown negara itu dilonggarkan. Ditandai keputusan Cina membuka lagi kota Hubei pada Selasa 24 Maret 2020 karena wilayah itu sudah mengalami penurunan kasus.

Melalui pengurangan pembatasan maupun pelonggaran, Cina memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi untuk kembali berdenyut. Pada Maret 2020 nilainya berada di angka 52 poin.

Namun, usai Cina kembali mencatatkan kasus baru, PMI-nya tercatat mengalami penurunan lagi. Per April 2020 nilainya turun di angka 50,8 poin.

Adapun posisi PMI Indonesia tercatat berada di angka 27,5 persen per April 2020. Anjlok dari posisi Maret 2020 yang masih di kisaran 45,30 poin.

Di saat yang sama, beredar wacana pemerintah akan melakukan pelonggaran aktivitas ekonomi. Misalnya pekerja berusia 45 tahun boleh bekerja lagi meski dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam dokumen Kemenko Perekonomian juga sempat beredar bahwa pemerintah sudah membuat skenario pelonggaran aktivitas yang berlaku awal Juni 2020. Meski demikian, skenario itu disebut belum final terlepas keberadaan rencana itu tetap dibenarkan pemerintah.