Menuju konten utama
Bursa Capres 2024

PKS Tak Syaratkan Salim Segaf jadi Capres di Pilpres 2024

Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan masih membuka pintu kesempatan bagi siapa pun untuk menjadi capres di Pemilu 2024.

PKS Tak Syaratkan Salim Segaf jadi Capres di Pilpres 2024
Dr. H. Habib Salim Segaf Al-Jufri, seorang ulama dan politikus Indonesia yang saat ini sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. tirto.id/Hafitz Maulana

tirto.id - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan bahwa partainya membuka pintu kesempatan bagi siapa pun untuk menjadi calon presiden. Walaupun hingga saat ini PKS masih menjadikan Salim sebagai tokoh dari internal partai.

"Penokohan berbeda dengan pencapresan, dan kalau pencapresan berarti sudah ada beberapa partai yang sepakat," kata Salim di Gedung DPP PKS pada Senin (11/7/2022).

Salim menerangkan bahwa penokohan menjadi penting untuk memperkenalkan PKS ke masyarakat, terutama setelah ada logo baru.

"Kegiatan penokohan ini penting untuk mengenalkan masyarakat mengenai PKS. Selain itu, dengan sejumlah baliho yang dipasang dari PKS bersama tokohnya maka juga mengenalkan partai kepada masyarakat," ujarnya.

"Nantinya tokoh partai akan muncul dalam setiap agenda nasional dan partai juga akan semakin dikenal," imbuhnya.

Meski tidak menjadi syarat mutlak Capres, namun posisi Salim berpotensi untuk menduduki Cawapres bila elektabilitasnya mumpuni.

"Kalau secara elektabilitas naik nanti kita lihat apakah tokoh PKS bisa menjadi Cawapres," terangnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum ada nama yang akan mereka usung untuk menjadi Capres 2024.

"Timing dari majelis syuro biasanya dalam setahun akan ada dua kali atau sekali dalam proses musyawarah nama Capres," jelasnya.

PKS juga tidak mungkin berdiri sendiri dalam proses pencalonan presiden. Hal itu dikarenakan kans mereka yang kecil mengingat kursi PKS di DPR hanya 50.

"Kami tidak mungkin mengusung nama tanpa koalisi. Kecuali kalau Presidential Threshold diturunkan menjadi 7 atau 9 persen seperti yang kami usulkan dalam judicial review," ungkapnya.

Dalam proses koalisi hingga saat ini, PKS mengakui telah membentuk tim kecil bersama Partai Demokrat dan Nasdem.

"Itu kan tim kecil yang melakukan juga orang kecil bukan di level atas. Biasanya itu yang mengurus adalah orang di level DPP," terangnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Maya Saputri