tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyayangi keterlambatan pemerintah dalam pendistribusian bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Alih-alih pemerintah malah sesumbar soal wacana perpanjangan PPKM Darurat yang telah beredar di masyarakat.
Kinerja lamban pemerintah, menurut Netty membikin masyarakat kelas bawah terguncang secara mental.
"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu," ujar Netty kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Selama PPKM Darurat, pemerintah menjanjikan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu untuk target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan akan mendapat tambahan bantuan berupa beras 10 kg melalui Perum Bulog. Rencananya bantuan tersebut cair pada pekan kedua bulan Juli 2021.
Namun menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu target pendistribusian bansos tersebut molor dan membuat masyarakat mengeluh ke akun Instagram Kementerian Sosial. Hal yang semestinya dipikirkan pemerintah lebih dulu ketimbang sesumbar meminta masyarakat tetap diam di rumah tanpa jaminan sosial.
"Rakyat juga pasti takut dengan ancaman COVID-19, tapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah," tukasnya.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengklaim telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak pekan lalu melalui PT. Pos Indonesia.
“Sudah sejak minggu lalu disalurkan. Penyaluran melalui PT Pos,” kata Mensos melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/7/2021).
Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut besaran yang sudah disalurkan dan jumlah KPM yang sudah menerima BST tersebut.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
