PKS Desak Pemerintah Bentuk BUMN Minyak Goreng Sawit

Reporter: Irfan Amin - 18 Apr 2022 22:22 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.
tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah segera membentuk BUMN yang mengurusi minyak goreng sawit. Hal itu sebagai bentuk solusi penanganan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

"Sebagai upaya nyata menyelesaikan masalah kelangkaan dan kemahalan pemerintah dinilai perlu segera membentuk BUMN minyak goreng sawit," kata Mulyanto dalam rilisnya pada Senin (18/4/2022).

Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.

"Sudah satu bulan sejak HET minyak goreng curah terbaru diberlakukan, namun komoditas ini masih langka dan harganya masih di atas HET. Karena itu pemerintah perlu membuat terobosan radikal agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang di kemudian hari," ujarnya.

Di sisi lain, Mulyanto berpendapat bahwa pemerintah saat ini sudah terlalu sering bergonta-ganti dalam membuat kebijakan dalam mengatasi kebijakan minyak goreng.

"Dalam satu bulan terakhir ini pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya dengan harga domestic price obligation (DPO)," jelasnya.

Alhasil dari sekian uji coba yang dilakukan pemerintah terkait HET minyak goreng yang sampai saat ini belum membuahkan hasil signifikan. Oleh karenanya Mulyanto menekankan terbentuknya BUMN minyak goreng sawit.

"Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan pembentukan harga. Sementara kepatuhan pada regulasi yang ada, baik di sisi produksi maupun di sisi distribusi sangat mengkhawatirkan," terangnya.

Mulyanto menjelaskan ada sejumlah kendala dalam pembentukan BUMN minyak goreng adalah terbatasnya lahan hanya empat persen dan lainnya banyak dikuasai swasta dan lahan sawit masyarakat.

"Swasta besar menguasai 55 persen lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, kepemilikan lahan sawit masyarakat sebesar 41 persen," ujarnya.

"Kalau dapat disusun regulasi untuk mengoptimalkan perkebunan rakyat oleh BUMN minyak goreng sawit, maka konsolidasi lahan tersebut dapat mencapai 45 persen. Ini jumlah yang cukup besar untuk mengimbangi dominasi swasta," tegasnya.

Dirinya memperkirakan bahwa minyak goreng akan terus menanjak naik terutama di tengah Ramadan dan menjelang lebaran.


Baca juga artikel terkait MINYAK GORENG atau tulisan menarik lainnya Irfan Amin
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto

DarkLight