PKS dan Partai Berkarya Bertemu Hasilkan 5 Nota Kesepahaman

Oleh: Riyan Setiawan - 19 November 2019
Beberapa nota kesepahaman tersebut antara lain berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat
tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Partai Berkarya untuk membahas sikapnya dalam kancah perpolitikan ke depan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor DPP PKS, Jalan Sumatupang No.82, Jakarta Selatan.

"Dalam Silaturahim Kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama partai politik. Kedua partai politik [PKS dan Berkarya] telah menyepakati lima nota kesepahaman," kata Ketum PKS Sohibul Iman, Selasa (19/11/2019).

Beberapa nota kesepahaman tersebut antara lain berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Kemudian menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Menjaga kedaulatan tersebut akan dilakukan bersama TNI-Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

"Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis," ucapnya.

Selanjutnya kedua partai tersebut berkomitmen untuk membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional. Khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka.

"Di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya," tuturnya.

Terakhir, Sohibul menuturkan akan membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 secara bermanabat dan penuh keberkahan.

"Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis. Serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil," pungkasnya.



Baca juga artikel terkait PARTAI BERKARYA atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Irwan Syambudi
DarkLight