Pesan dari Pernyataan Denny soal Menteri Asal Nasdem "Ditarget"

tirto.id - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana kembali menyampaikan pernyataan kontroversial. Kali ini, Denny mengatakan, Partai Nasdem akan kembali digoyang dan diserang akibat cawe-cawe Jokowi. Ia sebut dua menteri dari Nasdem akan dijerat pidana berbeda.

“Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi,” ujar Denny lewat akun media sosialnya, Sabtu (3/6/2023). Tirto sudah mendapat izin mengutipnya.

Denny menegaskan, hukum tidak boleh dilaksanakan secara diskriminatif dan pilah pilih kasus. Ia menyebut, hukum tidak boleh digunakan untuk memukul lawan dan merangkul kawan koalisi. Denny juga mengatakan, aksi tersebut memicu kehancuran bangsa.

“Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tajam ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa,” kata Denny.

Denny menilai, aksi Jokowi adalah upaya memperalat hukum demi kepentingan kekuasaan dan menjegal pencalonan Anies Baswedan.

“Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran,” kata Denny.

Namun pernyataan Denny tidak digubris oleh elite Partai Nasdem. Plt Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya hingga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufik Basari tidak mau merespons soal pernyataan Denny.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku, tidak tahu maksud pernyataan Denny. Ia hanya menyatakan bahwa menteri yang terjerat hukum hanya eks Menkominfo cum eks Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate dan meminta konfirmasi ke Denny langsung.

“Yang sudah saya tahu Pak Johnny G Plate, dan itu sudah lama sekali. Tetapi yang [lain] saya enggak tahu, saya enggak dapat info. Tanya ke Pak Denny," kata Djarot di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Berimplikasi Politik

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menegaskan, pernyataan Denny harus ditempatkan pada persoalan hukum. Ia bilang, pengungkapan kasus hukum yang melibatkan pejabat publik perlu diapresiasi.

Selain itu, kata Saidiman, dampak pengungkapan kasus terjadi tidak hanya di pemerintahan Jokowi, melainkan juga pemerintahan sebelumnya. Karena itu, ia menilai, pengungkapan kasus hukum tetap berpotensi berimplikasi politik.

Saidiman juga tidak memungkiri ada kemungkinan strategi Denny sebagai manuver politik. “Apakah ini bagian dari strategi kampanye politik? Mungkin saja. Tapi lepas dari unsur politiknya atau apakah isu itu akan dimanfaatkan untuk politik, saya kira penting kasus-kasus ini dilihat secara lebih objektif,” kata Saidiman.

Akan tetapi, kata Saidiman, metode terzalimi belum bisa dinilai secara spesifik dalam konteks ini. Ia beralasan, upaya perkembangan dukungan kepada Koalisi Perubahan belum terlihat dengan pendekatan seolah terzalimi. Ia hanya melihat bahwa suara Anies Baswedan melemah dalam 6 bulan terakhir.

Saidiman mengatakan, strategi politik penzaliman tersebut belum terlihat bagi kelompok Anies. Namun strategi itu memang mampu meningkatkan elektabilitas seseorang dan terbukti di masa lalu.

“Kalau momentumnya tepat, bisa saja itu terjadi. Sebelumnya juga sempat terlihat ada peningkatan suara pada Ganjar ketika dia mendapatkan serangan dari internal PDIP Jawa Tengah," kata Saidiman.

Sementara itu, analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin menilai wajar sikap Denny dalam pernyataan sikap politik. Ia sebut, Denny sudah dikategorikan sebagai salah satu pandit atau guru politik.

"Sebagai pandit, ada kesan sebagai suara independen dari seorang yang ahli di bidangnya yang menyampaikan sudut pandang yang dianggap paling ideal. Namun, jika ditelaah lebih dalam, maka ada bias yang datang dari pandit. Mereka tidak terikat, tapi bisa saja memiliki kedekatan hubungan ataupun kedekatan politik tertentu. Di tahap ini agak susah untuk ditakar, apakah bias atau independen," kata Alvin.

Alvin menilai, ujaran Denny tidak memiliki dampak signifikan bagi Anies maupun bakal capres lain. Pertama, kata dia, Denny mengambil posisi sebagai pandit tata negara tanpa afiliasi bakal capres. Publik tidak akan mengambil sikap suara mereka setelah mendengar pernyataan Denny.

Kedua, kata Alvin, isu yang kompleks yang diangkat Denny hanya menarik minat golongan tertentu, terutama publik yang tertarik pada isu politik nasional. Ketiga, Denny memang tokoh nasional, tapi namanya bukan arus politik pusat sehingga implikasi ke dunia politik tidak terlalu berdampak.

Lantas, apakah pernyataan Denny bermain dengan narasi terzalimi untuk meraih suara? Alvin mengakui hal itu bisa saja terjadi. Akan tetapi, semua kembali kepada persepsi publik.

“Soal membangun narasi politik tentang penzaliman bagi koalisi non-pemerintah, saya rasa ini perlu dikembalikan pada publik dan juga media. Bila memang ada upaya sistematis untuk mengucilkan dan mengerdilkan pengaruh dari koalisi non-pemerintah, maka justru akan backfire. Publik malah akan memberikan simpati pada pihak yang jadi korban. Masalahnya, apakah publik akan menerima narasi tersebut?" kata Alvin.

“Soal gaya yang mirip Partai Demokrat, saya rasa terlalu jauh untuk disamakan keduanya," tutur Alvin.