tirto.id - Direktur PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto menyatakan hambatan untuk mewujudkan pemberlakuan program Satu Harga BBM untuk seluruh wilayah Indonesia masih besar. Salah satu kendala yang perlu segara diatasi ialah tingginya biaya jalur distribusi dari Sabang sampai Merauke.
“Mewujudkan (kebijakan) Satu Harga BBM di seluruh Indonesia merupakan langkah yang tidak mudah,” kata Soetjipto saat membuka pelatihan “Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik” di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (11/1/2017) sebagaimana dirilis oleh Humas UGM.
Kendala lainnya, menurut Soetjipto adalah krisis harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Sementara kapasitas produksi minyak mentah Indonesia selama ini tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
“Indonesia masih perlu mengimpor sekitar 15 persen dari total kebutuhan minyak bumi dalam negeri yang besarnya 1,6 juta barel per hari,” ujar dia.
Saat ini, kata Soetjipto, produksi minyak mentah Indonesia tercatat sekitar 1,07 juta barel per hari. Sedangkan kapasitas kilang domestik baru mampu memproduksi minyak 800.000 barel per hari.
Meskipun demikian, dia berjanji Pertamina akan mendorong percepatan pemberlakuan kebijakan Satu Harga BBM mengingat dampak positifnya yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan publik.
"Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, masyarakat menjadi lebih leluasa dalam melakukan aktivitas ekonomi, lebih produktif dan distribusi barang menjadi lebih efisien sehingga memengaruhi harga-harga barang lainnya,” kata Soetjipto.
Dia mengungkapkan Pertamina kini sedang mengoptimalkan enam paket strategi untuk mendorong percepatan pemberlakuan Satu Harga BBM secara nasional. Keenamnya ialah peningkatan bisnis di hulu migas, mendorong efisiensi produksi, revitalisasi kilang minyak, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemasaran, serta mendorong kinerja keuangan.
Dia mencontohkan beragam program efisiensi bisa berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih Pertamina, yang mencapai $1,83 miliar pada semester I 2016, atau naik 221 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Melalui Rencana Induk Pengembangan Kilang dan Grass Root Refinery, Pertamina memproyeksikan ketahanan dan kemandirian energi nasional serta membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor produk BBM pada 2023," ujar Soetjipto.
Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, pada (10/11/2016) lalu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Aturan itu menyebutkan proses pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia dimulai 1 Januari 2017.
Jenis BBM yang termasuk dalam aturan tersebut adalah solar dan minyak tanah bersubsidi serta premium penugasan. Rantai distribusi BBM satu harga adalah badan usaha penerima penugasan, penyalur, dan konsumen.
Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) untuk pemenuhan BBM satu harga pada (24/11/2016).
Besaran kuota penugasan P3JBT tahun 2017 untuk Pertamina adalah sebesar 16.310.000 kilo liter (KL) yang terdiri atas minyak tanah (kerosene) 610.000 KL dan minyak solar 15.700.000 KL. Sedangkan AKR Corporindo mendapatkan kuota 300.000 KL untuk jenis minyak solar. Sehingga total kuota penugasan P3JBT tahun 2017 sebesar 16.610.000 KL.
Kini, pemberlakuan program Satu Harga BBM mulai berlangsung secara bertahap di sejumlah kawasan terpencil di luar Jawa. Misalnya, di sebagian kawasan pelosok Papua dan Kalimantan Utara.
“Saat ini sudah terbangun 6 SPBU di Wamena dan Puncak Jaya (Papua) dan di Krayan (kecamatan di Karena jauh sekali dan belum ada jalan darat, pengangkutan BBM masih menggunakan pesawat terbang,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja pada akhir pekan kemarin.
Wiratmaja mengatakan pemerintah merencanakan akan membangun 108 infrastruktur BBM baru di seluruh Indonesia selama 2017 sampai 2019. Untuk tahun 2017 saja, akan dibangun 22 SPBU.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
