Persepi Tantang Balik BPN Prabowo-Sandi Buka Data Survei Internal

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia bersedia membuka data sumber pendanaan survei sepanjang BPN Prabowo-Sandi juga membukanya, termasuk metodologi.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 20 Apr 2019 19:09 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 24 Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad, Desa Dukuhwringin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/4/2019). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama.

tirto.id - Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J. Vermonte mengaku tak keberatan untuk menjawab tantangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk membuka sumber pendanaan.

Ia meminta agar BPN juga berani membuka sumber pendanaan yang berada di balik survei internalnya yang menyebut hasil hitung cepat menunjukkan Prabowo-Sandi meraih 62 persen dalam Pilpres 2019.

"Kami akan buka (sumber) dana kami kalau mereka [BPN] berani buka danannya juga," ucap Philips dalam konferensi pers bertajuk 'Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019' di Morrissey, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi mencatat sikap ragu BPN Prabowo-Sandiaga terkait survei bukan kali pertama.

Menurut Hasan, sebelumnya BPN juga menantang lembaga survei untuk membuka data dan metodologi surveinya.

Dalam konferensi pers ini, terdapat 8 lembaga survei anggota Persepi yang mempublikasikan quick count. Mereka membuka sumber data dan metodologi.

Di antaranya, jumlah sampel sekitar 2.000-6.000 TPS, kehadiran enumerator yang benar-benar ada di lapangan, dan jaminan proses yang dilakuakan adalah acak agar bisa mewakili lebih dari 800 ribu TPS di Indonesia.

Hasan juga ikut menantang balik BPN untuk membuka data dan metodologi di balik survei internalnya.

Ia menduga di balik data ini justru tak diolah dengan baik untuk memperoleh kesimpulan yang sahih.

"Tapi adil dong. Dia juga buka data TPS-nya. Memenuhi kaidah random. Acak gak atau malah acak-acakan," ucap Hasan.

Sebelumnya, Anggota BPN Prabowo-Sandiaga Pipin Sofyan meminta agar para lembaga survei membuka sumber pendanannya kepada publik.

Ia meragukan hal ini, karena dinilai menyebabkan proses pembuatan quick count lembaga survei menjadi kerap dipengaruhi oleh kepentingan penyokong dana.

"Pendanaannya harus mandiri bukan disetir oleh siapa. Ada potensi kecurangan misalnya biaya enumerator bisa Rp 500 ribu-1 juta. Saya ragu itu didanai oleh internal mereka," ucap Pipin dalam diskusi di D’Consulate pada Sabtu (20/4/2019).