tirto.id - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mempertanyakan alasan pengangkatan Komjen Polisi Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar). Menurut Titi, tidak seharusnya birokrasi daerah ditangani oleh unsur kepolisian.
"Pertanyaannya, ada apa penjabat gubernur harus diisi oleh seorang personel Polri aktif, jangan sampai kemudian pola-pola ini menjadi pola masuk kehadiran polisi di dalam praktik dan pengelolaan birokrasi," kata Titi di Halaman Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).
Titi menyampaikan, pelantikan Komjen Iriawan menjadi polemik karena sebagian masyarakat berpandangan adanya isu politis di balik pelantikan tersebut. Selain itu, kata dia, kontroversi ini juga sudah muncul sejak dari awal Januari.
Ia pun menduga, ada upaya pengondisian agar Iriawan menjadi PJ Gubernur. Pasalnya, yang bersangkutan ditugaskan menjadi Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas.
"Yang bersangkutan beralih status ke Sestama Lemhanas, berarti ada pengondisian yang sedemikian rupa diharapkan yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jabar," ucap Titi.
"Masalahnya apakah kemudian benar atau tidaknya ada kepentingan politik tetapi itu yang ditangkap oleh masyarakat," tambahnya.
Menurut dia, polemik ini juga membuat penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat tidak lagi berfokus pada program-program para pasangan calon. Hal tersebut, kata dia, karena munculnya banyak spekulasi yang mengaitkan pengangkatan Komjen Iriawan dengan Pilkada serentak 2018 tersebut.
"Pengangkatan yang bersangkutan disayangkan ya karena pada akhirnya menimbulkan spekulasi dan juga kontroversi yang kontraproduktif dalam penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat, mestinya difase akhir penyelenggaraan Pilkada publik lebih difokuskan pada isu-isu yang sifatnya programatik," ucap Titi.
Seharusnya, lanjut Titi, masyarakat berfokus pada visi-misi program dan gagasan bukan polemik pengangkatannya karena sebentar lagi akan menjelang masa pencoblosan.
Terakhir, Titi juga mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengatasi polemik tersebut. "Kami berharap presiden sekali lagi untuk menghindari polemik menjaga kondusif negara kita, menempatkan pilkada sebagai ajang untuk mengangkat isu publik meninjau kembali penempatan yang bersangkutan sebagai penjabat gubernur di Jabar," kata Titi.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Alexander Haryanto
