tirto.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan adanya iklan komersial dalam siaran langsung debat perdana Pilpres 2019 pada Kamis, 17 Januari 2019 di stasiun televisi. Padahal, penyelenggaraan debat telah difasilitasi dan dibiayai oleh negara.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, KPU seharusnya tidak mengizinkan iklan komersil dalam tayangan debat karena sama saja mengambil kepentingan publik.
"(Debat) Seharusnya digunakan betul-betul untuk kepentingan bagaimana internalisasi paslon kepada pemilih," kata Titi ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
Dengan adanya iklan komersil, kata Titi, maka substansi debat menjadi tidak dapat terserap dengan baik oleh publik. Apalagi materi debat sangat banyak, sementara waktu kedua paslon menyampaikan visi misinya hanya sedikit.
"Sebaiknya, karena ini agenda resmi KPU yang difasilitasi oleh APBN, maka betul-betul waktu dan proses debat bebas dari iklan yang terkesan komersial," ujar Titi.
Jumlah penonton yang hadir dalam debat juga mendapat sorotan dari Titi. 500 penonton di dalam satu ruangan dianggapnya terlalu banyak sehingga membuat suasana debat jadi tidak fokus.
Selain itu, lanjut Titi, sorak penonton yang hadir dalam debat juga membuat paslon jadi tidak rileks dan gagal fokus menyampaikan materinya.
"Debat itu harus yang nyaman, fokus, terkonsentrasi, rileks. Itu penting bagi paslon, sehingga paslon bisa mengelaborasi gagasannya," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
