17 Januari 1948

Perjanjian Renville, Perundingan yang Menjatuhkan Amir Sjarifoeddin

Oleh: Tyson Tirta - 17 Januari 2021
Dibaca Normal 3 menit
Perjanjian Renville dianggap lebih menguntungkan Belanda dalam hal penguasaan wilayah. Pintu masuk jatuhnya kabinet Amir.
tirto.id - Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia mesti menghadapi Belanda yang berambisi mencaplok kembali bekas jajahannya. Belanda memaksa masuk lagi terutama untuk mengamankan sekaligus mengincar wilayah-wilayah yang menjadi sumber daya ekonomi. Betapa ngototnya Belanda, sampai-sampai dua kali agresi militer pun dijalankan pada 1947 dan 1948.

Akibat eskalasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda semakin panas, beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sempat mendesak diadakannya perundingan yang diharapkan bisa menghasilkan resolusi perdamaian. Sayangnya, berbagai perundingan besar dan kecil menemui jalan buntu.

Dua perundingan yang paling dikenal dalam sejarah hubungan Belanda-Indonesia pada periode Revolusi adalah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Keduanya memang lebih banyak membahas persoalan wilayah kekuasaan.

Perjanjian Linggarjati digelar pada November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Perundingan ini menyepakati didirikannya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakui oleh Belanda. Tapi perundingan yang ditengahi Inggris itu gagal total. Salah satu penyebabnya: Belanda cuma mau mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Tak sampai satu tahun setelah diteken, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB mendesak untuk menyelesaikan selisih paham akibat Perjanjian Linggarjati dan mencari jalan damai. Pada 8 Desember 1947, kapal perang milik AS, USS Renville, ditetapkan menjadi lokasi perundingan. Kapal perang yang sedang berlabuh di teluk Jakarta itu kemudian menjadi arena perundingan alot.

Dalam perundingan ini, Belanda punya agenda yang jelas. Belanda ingin mengamankan kepentingan wilayahnya semaksimal mungkin dari perlawanan militer Indonesia. Setelah Linggarjati disahkan, Belanda mengadakan sejumlah gerakan persiapan untuk mendirikan pemerintahan baru, salah satunya adalah gerakan Pasundan. Gerakan ini ditujukan untuk meyakinkan orang-orang Sunda bahwa mereka akan mendapatkan posisi istimewa dalam pemerintahan bentukan Belanda.

Meski wilayah mereka akhirnya jatuh ke tangan Belanda, orang-orang Sunda menganggap gerakan Pasundan di Jawa Barat yang sembrono itu sebagai sebuah lelucon.

“Bagi orang Sunda, ini merupakan suatu objek ejekan dan tidak memperlemah dukungan mereka kepada pemerintah Republik,” kata George Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (1995: 300).

Selain itu, Belanda juga mendapatkan keuntungan dari kesepakatan gencatan senjata sebelum dimulainya perundingan Renville. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata yang disepakati oleh Gubernur Jenderal van Mook. Tapi gencatan senjata cuma jadi kesepakatan di atas kertas. Di berbagai wilayah kantong seperti Karawang dan Bekasi, bentrokan antara pejuang Republik dengan militer Belanda masih sering terjadi.

Maka, pada 17 Januari 1948, tepat hari ini 73 tahun lalu, perundingan alot di geladak USS Renville itu pun akhirnya ditandatangani kedua pihak. Belanda mendapatkan keuntungan geografis dengan penegasan atas garis demarkasi van Mook. Sementara bagi Indonesia, niat baik AS untuk mendukung perdamaian tidak bisa dianggap remeh. Setelah perundingan, Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah AS. Selain itu, Frank Graham, ketua perwakilan PBB, juga berhasil meyakinkan Perdana Menter Amir Sjarifoeddin bahwa Belanda akan mematuhi kesepakatan Renville ini.

Anthony Reid dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 (1974: 114) menyebutkan bahwa adanya perasaan saling tidak percaya antara pihak yang berunding memaksa Frank Graham untuk meyakinkan mereka agar mau menandatangani hasil perundingan.

“Renville tampak sangat merugikan Indonesia karena selain wilayahnya semakin sempit, garis van Mook juga merupakan hinaan. Tapi dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka,” catat Reid.

Krisis Kabinet

Dalam waktu singkat, hasil-hasil Perjanjian Renville tampak sangat merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan yang diakui oleh Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra. Jadi, militer Indonesia diminta angkat kaki dari wilayah lain di luar tiga teritori itu dan keputusan berlakunya garis demarkasi pun diterapkan. Setelah pasukan divisi Siliwangi yang berjumlah tiga puluh lima ribu orang meninggalkan Jawa Barat, Belanda juga menjalankan blokade ekonomi dengan mencegat barang masuk ke wilayah Indonesia. Penandatanganan kesepakatan Renville akhirnya menimbulkan krisis kabinet.

Di Perjanjian Renville, pihak Indonesia diwakili Amir Sjarifoeddin sebagai ketua delegasi dan ia mendapatkan dukungan penuh dari partai Masjumi. Tapi Masjumi telah lebih dulu mencium gelagat kerugian besar yang akan dihasilkan dari perundingan itu. Tepat sehari sebelum penandatanganan, Masjumi memutuskan berhenti mendukung Amir. Beberapa hari kemudian, PNI ikut menarik dukungannya kepada Amir. Imbasnya, kabinet bentukan Amir pun harus menghadapi mosi tidak percaya dan akhirnya tumbang.

Sejak awal, Masjumi dan PNI memang dua partai yang menginginkan negosiasi hanya dilakukan jika Indonesia mengusung tuntutan merdeka 100%. Bagi mereka, segala negosiasi diplomatis tak akan mengubah keadaan jika tuntutan merdeka 100% itu tidak terealisasi.

Infografik Mozaik Perjanjian Renville
Infografik Mozaik Perjanjian Renville. tirto.id/Fuad


Tidak lama setelah itu, pada 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya kepada Sukarno. Ia sadar bahwa pihak yang mendukungnya kini tersisa golongan kiri saja dan tidak akan sanggup bertahan dalam panasnya gejolak politik nasional. Alhasil, Sukarno terpaksa menunjuk Hatta untuk mengambil alih posisi perdana menteri dengan membentuk kabinet presidensial yang bertanggung jawab langsung kepada Sukarno.

Di tengah kisruh politik dalam negeri Indonesia, Belanda justru bergerak cepat dengan mengusahakan pembentukan negara-negara federal di wilayah pendudukannya. Sejak Juli 1947, militer Belanda telah kasak-kusuk di berbagai daerah di jawa barat dan Madura. Sementara di Sumatera, mereka masuk ke hutan-hutan Palembang hingga Padang. Hal ini menjadi awal bagi tentangan keras dunia internasional terhadap aksi-aksi militer Belanda di Indonesia.

Dukungan dunia internasional itu tidak terlepas dari jasa Sjahrir yang telah melakukan serangkaian lobi di PBB dan mengusahakan untuk menarik perhatian dunia kepada permasalahan Indonesia dengan Belanda. Lobi Sjahrir itu sukses membuat Belanda menjadi aktor antagonis dalam dunia modern pascakolonialisme. Hasilnya, Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa negara anggota PBB.

Beberapa di antara negara federal yang berhasil dibentuk Belanda adalah Negara Sumatera Timur pada Desember 1947 serta Negara Madura dan Jawa Barat pada Februari 1948. Setelah Renville disahkan, jumlah negara federal ini mencapai lima belas dan tunduk di bawah perintah van Mook.

Tapi golongan elite di negara-negara federal itu menganggap trik Belanda ini sebagai pembangkangan atas keputusan Renville. Mereka tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Indonesia dan menolak federalisme bentukan Belanda.

“Di dalam negara-negara federal itu terdapat perasaan pro-Republik yang begitu besar di kalangan elit. Rakyat sendiri tidak mendukung Federalisme dengan sepenuh hati,” kata M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005: 455).

Baca juga artikel terkait PERJANJIAN RENVILLE atau tulisan menarik lainnya Tyson Tirta
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tyson Tirta
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight