tirto.id - Komnas Perempuan menemukan adanya pemaksaan, bahkan kekerasan verbal dan non-verbal terhadap perempuan yang memilih pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2019. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di ranah publik, tetapi juga ranah privat atau sosial media.
"Bahkan ancaman pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang mendukung paslon tertentu [terjadi] di dunia maya," kata kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/4/2019).
Dengan itu, Yuniyanti meminta agar ada kepastian perlindungan dan akses bagi sejumlah perempuan yang rentan mengalami kekerasan, khususnya di kawasan perbatasan, seperti kepulauan-kepulauan.
"Beberapa hal yang kami garis bawahi harus ada jaminan pengamanan, baik untuk [perempuan di ruang] publik, maupun domestik," ujar Yuniyanti.
Dalam ranah privat seperti rumah tangga, kata dia, juga bisa terjadi ancaman terhadap perempuan-perempuan. "Perceraian karena perbedaan pilihan politik [juga terjadi]," ujarnya.
Yuniyanti juga mengimbau untuk sejumlah masyarakat agar Pekerja Rumah Tangga (PRT) tetap bisa diberikan waktu untuk memilih dalam Pemilu oleh para pekerjanya. "Kami menyerukan bagi para PRT untuk diberikan hal pilih," ujarnya.
Yuniyanti pun berharap agar siapa pun yang terpilih dalam Pemilu ini dapat memajukan keadilan dan demokrasi bagi perempuan.
"Berharap pemilu kali ini bisa membuat situasi presiden caleg legislatif mereka yang punya visi human right atau hak perempuan. Karena kalau ini absen, ini bisa mundur hak politik bagi perempuan," ujarnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
