Peran NU di Pilpres 2019 dan Balas Budi Jokowi

tirto.id - Banyak pihak yang ikut memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 berharap terciprat posisi penting di pemerintahan, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama (NU). Pada Juni 2019 lalu, saat hasil pemilihan masih digugat pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur Agoes Ali Masyhuri terang-terangan menyatakan “tidak ada dukungan politik yang gratis.”

“Insyaallah akan mendapat posisi yang strategis,” kata Gus Ali, mengindikasikan bahwa memang akan ada kader NU yang direkrut.

Namun beberapa partai pendukung petahana tidak serta-merta merespons positif. Ada dari mereka yang menganggap NU sebenarnya sudah mendapat bagian besar, yakni kursi wakil presiden itu sendiri (saat diminta Jokowi sebagai pendamping, Ma’ruf Amin menjabat Rais 'Aam NU).

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi juga mengatakan selain Ma’ruf ada banyak lagi kader NU yang tersebar di partai-partai. Alih-alih memberikan jatah menteri kepada anggota NU an sich, katanya, lebih baik memberinya ke anggota NU yang juga merupakan kader partai. “Masak kader kami atau Golkar yang NU tidak dianggap?” kata Baidowi, Juli 2019.

Kita tahu bahwa pada akhirnya NU tidak mendapatkan posisi apa pun di Kabinet Indonesia Maju. Posisi Menteri Agama yang biasa ditempati kader NU malah diberikan kepada purnawirawan Jenderal TNI Fachrul Razi.

Barulah pada 2020 dan 2021 situasinya berubah. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, misalnya, diangkat menjadi Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk untuk menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul. Yaqut menyebut bahwa Kemenag adalah “hadiah” dari pemerintah untuk NU.

Pernyataan tersebut cukup ramai dibicarakan saat itu. Yaqut mengklarifikasi itu sebenarnya bukan untuk konsumsi publik, tapi sekadar perbincangan internal yang tujuannya “sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren.” Pernyataan tersebut menurutnya “sampai keluar lalu digoreng ke publik.”

“Hadiah” dari pemerintah ternyata belum berakhir. Baru-baru ini Jokowi berjanji akan memberikan “konsesi” kepada NU. Di acara hari lahir NU, Jokowi berkata: “Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional, sesegera mungkin. Saya sudah siapkan, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil, saya pastikan yang gede, insyaallah yang gede.”

Konsesi yang dimaksud tidak lain terkait lahan, bisa dipakai untuk pertanian hingga tambang, sebagaimana yang Jokowi nyatakan akhir tahun lalu.

Strategi Menggaet NU

Jokowi awalnya diperkirakan akan menggaet Mahfud MD sebagai wakil presiden, tetapi tiba-tiba dia memutuskan untuk maju bersama Ma’ruf Amin. Bagi beberapa pihak, menggaet tokoh NU ini punya dampak signifikan. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 bahkan dianggap dapat terjadi berkat dukungan dari NU, yang tidak lain merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

Peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Noshahril Saat dan Aninda Dewayanti, dalam artikel Jokowi's Management of Nahdlatul Ulama (NU): A New Order Approach? (2020) menyimpulkan bahwa “memberikan Ma’ruf tiket ke pilpres menjadi faktor penting kemenangan Jokowi di Pilpres 2019.” “Meskipun tidak serta-merta basis suara Prabowo menurun, tetapi itu berhasil menaikkan suara Jokowi di sebagian daerah Jawa yang mayoritas adalah warga NU,” catat Noshahril dan Aninda.

Pilpres 2019 dapat dibaca sebagai ajang adu kuat populisme Islam dari kedua kontestan. Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, dan Dedik Fitra Suhermanto dalam artikel berjudul Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019 (2020) mengatakan memang kedua kubu menggunakan populisme Islam untuk menggaet pemilih. Penunjukan Ma’ruf jelas menunjukkan maksud tersebut dan berhasil. Ma’ruf adalah sosok yang bisa diterima oleh NU dan nahdiyin dibanding Mahfud MD.

Iradhad, dkk. mencatat setidaknya ada dua manfaat dari penunjukan tersebut. “Pertama, menarik dan menyolidkan suara Nahdatul ulama (NU) yang diperkirakan 60 persen dari total seluruh pemilih di Indonesia. Kedua, menepis sentimen anti ulama yang selama ini menjadi titik lemah yang terus diporpagandakan.”

Defbry Margiansyah dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan kentalnya nuansa populisme Islam mungkin terjadi karena kedua kubu berkaca pada Pilkada DKI 2017, ketika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang merupakan calon kuat berhasil dikalahkan oleh Anies Baswedan.

Dalam penelitian berjudul Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 (2020), kasus penistaan agama dan mobilisasi massa di Pilkada DKI tidak bisa dipungkiri “menyebabkan pembalikan dominasi elektoral pasangan Anies–Sandi atas Ahok–Djarot yang sebelumnya selalu unggul dalam berbagai rilis survei.” Kasus Pilkada DKI memberi ruang bagi kaum konservatif (sayap kanan) untuk bisa memengaruhi suara masyarakat.

Karena terbukti berhasil, Prabowo memakai formulasi yang sama dalam Pilpres 2019, yaitu menggunakan narasi-narasi berbasis politik identitas “dengan tetap menempatkan posisi Jokowi dan koalisi parpol pengusungnya pada pemeran antagonis bagi kepentingan umat Islam.” Citra Jokowi dikemas sebagai sosok yang tidak ramah pada Islam dan bahkan dilabeli “anti-Islam” oleh pendukung-pendukung Prabowo-Sandiaga.

Karena narasi tersebut, posisi Jokowi, yang selama ini kental dengan gagasan populisme teknokrat, melemah. Karena itulah dia menggaet Ma’ruf, dengan harapan dapat mencegah menguatnya oposisi yang menyerangnya dengan sentimen agama. “Tujuan lain dari strategi tentu memecah soliditas internal dan mengooptasi motor penggerak gerakan 212 guna melemahkan kekuatan aliansi politik kubu oposisi dengan populisme Islam,” catat Defbry.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyimpulkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf sebenarnya tidak akan menjadi nyata jika NU tidak menunjukkan kecenderungan mendukung mereka. Dalam exit poll, Indikator menemukan sebanyak 56% warga NU memilih Jokowi-Ma’ruf. Di basis suara pemilih Islam yang termasuk paling besar: Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jokowi-Ma’ruf unggul. Alasannya tidak lain adalah dukungan dari kaum nahdiyin.

Dipilih karena “Pluralis”

Satu kata kunci mengapa NU menjadi penting dalam kemenangan Jokowi adalah “pluralisme”. Burhanuddin Muhtadi dan dan Marcus Mietzner dalam artikel The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia (2020) mengatakan gaya NU yang terus mempromosikan pluralisme mendorong orang-orang untuk memilih Jokowi daripada Prabowo yang dianggap akan melanggengkan keberadaan kelompok kanan seperti FPI dan HTI.

NU, dengan kata lain, tampak seperti kelompok yang beda dengan HTI dan FPI. Mereka bisa hidup berdampingan dengan minoritas. Kemenangan Jokowi-Ma’ruf juga dianggap sebagai kemenangan kelompok moderat.

Namun Mietzner dan Muhtadi memproblematisir asumsi tersebut. Kendati elite NU menggembar-gemborkan pluralisme, di akar rumput itu tidak tumbuh dengan kuat. Sebanyak 54% responden afiliasi NU mengaku tidak setuju ada rumah ibadah agama lain dibangun di lingkungan mereka. Pada 2019, Mietzner dan Muhtadi juga mencatat 53 persen kalangan NU tidak setuju jika nonmuslim menjadi gubernur mereka.

Tidak heran kemenangan Jokowi dengan bantuan NU tidak pasti membuat toleransi bertambah baik. Alasan Jokowi melibatkan Ma’ruf sebagai bagian dari NU dengan alasan toleransi dan pluralisme tidak bisa dikatakan tepat. Bisa jadi itu sekadar pilihan politik paling masuk akal.

Pun dengan NU. Mietzner dan Muhtadi mengatakan, “Kampanye pluralisme NU, berdasarkan data kami, tidak menguatkan atau memperluas nilai-nilai pluralis di kalangan NU atau umat Islam lainnya. Justru itu membantu NU mencegah rival lama (dan sebagian yang baru) yang akan mengganggu kepentingan NU. Oleh karena itu, pluralisme lebih seperti alat mobilisasi elektoral agar NU bisa tetap berkuasa daripada dikatakan sebagai instrumen idealis untuk membela norma-norma pluralis.”