Menuju konten utama

Peran Fasilitator Dimaksimalkan Guna Percepat Rehabilitasi Lombok

Peran fasilitator bukan sekedar mendampingi, tapi membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan

Peran Fasilitator Dimaksimalkan Guna Percepat Rehabilitasi Lombok
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, kumpulkan para fasilitator se-Lombok untuk pembangunan hunian tetap pasca bencana gempa NTB. FOTO/komenkoPMK

tirto.id - Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny Harry Harmadi, memimpin rapat mengumpulkan para fasilitator se-Lombok. Para fasilitator diminta berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Setelah kemarin turun ke lapangan, Sonny menegaskan peran fasilitator bukan sekedar mendampingi, tapi membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan. "Yang betugas menggambar desain rumah dan menyusun RAB adalah fasilitator", kata Sonny dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Kamis (11/10/2018).

Proses pencairan jelas membutuhkan persyaratan. Oleh karenanya, Panglima Komando Satuan Gugus Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI Madsuni juga mengingatkan para fasilitator untuk menyiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan, sehingga rumah bisa segera dibangun. Segala hambatan di lapangan yang dihadapi fasilitator agar segera dilaporkan ke Komandan Sektor masing-masing untuk segera diputuskan solusinya, tidak menghambat pembangunan.

Deputi 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah juga menyampaikan agar fasilitator bisa cepat bergerak dan memiliki persepsi yang sama. Kembali diingatkan, untuk pembangunan hunian tetap yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Seluruh bantuan yang diberikan pemerintah hanya boleh untuk perbaikan rumah, dengan pertanggungjawaban yang jelas.

"Seluruh pembangunan rehab rekon dan pembangunan infrastruktur dasar pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kemen PU Pera [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]. Namun Pemda juga harus aktif mendampingi pokmas di lapangan", tutur Sonny.

Sementara itu, Kepala BRI Cabang Mataram Harsono, menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan dana. Ia mengingatkan para fasilitator agar segera menyiapkan berkas-berkas administrasi, sehingga pencairan dana bisa segera dilakukan. Bahkan dalam rapat, Pangkogasgabpad membawakan contoh satu bundel dokumen untuk dapat dijadikan contoh seluruh fasilitator.

"Pemerintah daerah berperan utama dalam rehab rekon ini. Bupati dan Walikota harus segera mengeluarkan SK, baik daftar orang yang akan menerima bantuan rumah maupun yang terkait dengan tim pendamping masyarakat", ujar Sonny.

Setelah rapat, Sonny secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban bencana gempa di Lombok, NTB yang dikumpulkan dari karyawan Kemenko PMK sebesar Rp90,362,000 kepada Sekretaris Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Muhammad Sara'i.

Untuk efektivitas penggunaan dana sumbangan tersebut dan setelah melihat kondisi di lapangan, dana dimaksud diarahkan untuk membantu pembangunan Huntara di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang sinergis dan sedang dilaksanakan oleh pihak BRI.

Hadir dalam rapat Staf Ahli Menteri PU Pera Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani dan fasilitator dari seluruh kabupaten yang ada di Lombok.

Baca juga artikel terkait GEMPA LOMBOK atau tulisan lainnya dari Irwan Syambudi

tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Irwan Syambudi