Pengertian Otonomi Daerah: Apa Saja Dampak Negatif dan Positifnya

Oleh: Yonada Nancy - 8 April 2021
Dibaca Normal 1 menit
Otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan.
tirto.id - Indonesia dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem otonomi daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangganya atau desentralisasi.

Lalu, apa yang disebut sebagai otonomi daerah?

Menurut modul PPKn terbitan Kemendikbud, kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autonomia" atau "autonomos." Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang.

Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga masyarakat sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahnya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah daerahnya atas inisiatif dan kemampuannya sendiri.

Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan otonomi daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Sistem otonomi daerah dibutuhkan oleh Indonesia mengingat wilayahnya yang begitu luas. Tentu sulit mengatur begitu banyak wilayah yang terdiri atas ribuan pulau dengan sistem terpusat. Selain karena wilayahnya yang luas, dibentuknya daerah otonom di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
  • pertambahan penduduk Indonesia pesat;
  • kemampuan ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda;
  • adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial setiap daerah berbeda;
  • perkembangan politik setiap daerah berbeda-beda.
Otonomi daerah sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan menimbulkan dampak sosial, politik, hingga ekonomi. Berikut ini merupakan dampak positif dan negatif dari sistem otonomi daerah.

Dampak positif otonomi daerah

Dampak positif otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintahan. Hal ini karena daerah diberi hak untuk mengatur, sehingga daerah berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan pemerintah pusat.

Menurut buku elektronik "Pendidikan Kewarganegaraan" terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, berikut ini merupakan dampak positif dari otonomi daerah.

  • Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, karena kewenangan berada di tangan daerah.
  • Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien.
  • Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat.
  • Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol.
  • Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol.
  • Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi.
Dampak negatif otonomi daerah

Sayangnya, walaupun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu:

  • munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;
  • munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya;
  • munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang;
  • pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah;
  • masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi.


Baca juga artikel terkait OTONOMI DAERAH atau tulisan menarik lainnya Yonada Nancy
(tirto.id - Pendidikan)

Kontributor: Yonada Nancy
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Yulaika Ramadhani
DarkLight