Menuju konten utama

Pengembang Tunggu Kepastian Harga, Program Sejuta Rumah Tersendat

Pengembang menahan pembangunan rumah karena menunggu kepastian harga dari pemerintah.

Pengembang Tunggu Kepastian Harga, Program Sejuta Rumah Tersendat
Warga mengendarai motornya melintas di sebuah kompleks perumahan KPR bersubsidi di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar tiga hingga 7,75 persen akibat adanya kenaikan harga material bangunan dan upah pekerja. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/wsj.

tirto.id -

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) tersendat pelaksanaannya di tahun 2019. Hingga Maret 2019, baru 120.000 unit rumah yang tersedia, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Data Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, jumlah unit yang terbangun pada periode yang sama tahun 2018 lalu mencapai kisaran 200.000 unit.

"Karena ini saja sudah sampai bulan ini masih 120-128 (ribuan). Biasanya sudah 200 (ribuan)," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid dalam paparannya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Khalawi beralasan, tersendatnya program sejuta rumah ini disebabkan oleh para pengembang yang masih menunggu kepastian kenaikan harga jual rumah subsidi dari pemerintah.

Para pengembang mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga rumah subsidi yang mereka bangun. Alasan mereka, harga jual saat ini sudah tidak sesuai dengan beban biaya pembangunan rumah yang harus ditanggung perusahaan. Kenaikan biaya pembangunan ini dipicu oleh harga bahan bangunan yang juga mengalami kenaikan.

Selain itu, upah tenaga kerja sesuai aturan upah minimum provinsi (UMP) selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi ini, kata Eko, yang membuat para pengembang menahan produksi rumah mereka.

"Maka saya minta Pak Eko (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Heripoerwanto) agar harga baru bisa dipercepat, dijemput saja biar cepat. Pengembang itu tunggu harga rumah baru dan kepastian, soalnya mereka kalau nggak ada kepastian nanti mereka nggak bangun-bangun menahan terus," kata dia.

Baca juga artikel terkait RUMAH SUBSIDI atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Agung DH