tirto.id -
Menurut dia, kejaksaan rentan diintervensi partai politik jika posisi Jaksa Agung dipegang figur dari kalangan politikus. Bahkan, Dedi menyarankan Jokowi memilih sosok yang benar-benar independen untuk mengisi posisi Jaksa Agung.
"Selain non parpol, harus ada yang juga diwaspadai, yaitu [harus] terbebas dari [pengaruh] korps kesatuan apa pun di dalam negara, semisal purnawirawan militer atau kepolisian," kata dia kepada reporter tirto pada Kamis (15/8/2019).
Dedi berpendapat sebaiknya posisi Jaksa Agung ditempati oleh figur independen dengan rekam jejak bersih dan integritasnya meyakinkan. Dia meyakini banyak kalangan profesional dengan integritas tidak meragukan dan bebas dari afiliasi kepentingan yang layak menempati posisi Jaksa Agung.
"Setidaknya, terbebas dari beban politik sehingga putusan-putusan yang dihasilkan [Jaksa Agung] tidak terintervensi parpol. Bahkan profesional sekalipun, harus benar-benar teruji keberpihakannya pada kebenaran dan kemaslahatan," ujar Dedi.
"Parpol tidak masuk akal ada di luar parlemen, untuk itu harus dikembalikan pada pos-pos yang relevan," tambah dia.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2019), Jokowi menyatakan Jaksa Agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik.
"Jaksa agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi.
Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan siapa saja nama-nama kandidat Jaksa Agung pengganti Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem. Jokowi hanya menegaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
