Peneliti Khawatir BTP Bawa Persoalan Politik Jika Jadi Ketum PSSI

Oleh: Riyan Setiawan - 25 Januari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Eko Noer Kristiyanto tidak sepakat dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjadi Ketua Umum PSSI. Peneliti hukum olahraga itu khawatir kehadiran BTP membawa masalah politik ke PSSI.
tirto.id - Setelah Edy Rahmayadi mundur dari posisi Ketua Umum PSSI, sejumlah nama kandidat penggantinya mulai bermunculan. Di antara nama yang ramai diwacanakan menjabat Ketua Umum PSSI ialah Erick Thohir, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hingga Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Khusus untuk BTP, dorongan agar ia menjadi nakhoda PSSI ramai diungkapkan oleh warganet pada hari pembebasannya dari penjara pada 24 Januari 2019.

Meskipun demikian, peneliti hukum olahraga Eko Noer Kristiyanto mengaku tidak sepakat dengan wacana BTP menjabat Ketua Umum PSSI. Sebab, dia khawatir mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan membawa persoalan politik ke PSSI.

"Jadi jangan karena Ahok lagi bebas, namanya muncul banget hari ini. Saya malah berpikir, akses politik Ahok malah [bisa] kebawa ke PSSI," kata Eko di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis (24/1/2019).


Apalagi, Eko mencatat terdapat sejumlah kader partai yang menjadi voters atau pemilik suara di PSSI. Menurut dia, sebagian voters PSSI juga ada yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

"Kita mesti jujur, orang yang memiliki suara itu [di PSSI] juga berpolitik di daerah, ada yang lagi nyaleg [menjadi caleg]," kata dia.

Eko berpendapat, jika politikus memimpin PSSI, terbuka potensi konflik kepentingan partai politik di internal PSSI. Contoh konflik itu, kata Eko, mempermasalahkan jabatan yang lebih tinggi antara kader partai yang satu dengan lainnya.

"Karena masing-masing beda partai, enggak bisa partai yang ini jabatannya lebih besar dari partai lain. Tiba-tiba berbeda pendapat dengan yang lainnya untuk suara, ya sangat sulit," ujar Eko.

Dia menegaskan organisasi olahraga seperti PSSI sebaiknya tidak diurus dan dipimpin oleh politikus agar tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan politik.

"Jadi walaupun kita memerlukan politik, tidak boleh berhubungan dengan sepakbola. Itu sudah benar," kata Eko.


Edy Rahmayadi mundur dari posisi Ketua Umum PSSI pada 20 Januari 2019. Dia menyatakan mundur di tengah kongres tahunan PSSI di Bali. Untuk sementara posisi Edy digantikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.

Belakangan, usai Edy mundur, sebagian anggota PSSI mendesak organisasi itu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), tanpa menunggu masa kepengurusan saat ini berakhir pada 2020. Desakan agar KLB digelar salah satunya dipicu oleh skandal pengaturan skor yang melibatkan sebagian pengurus PSSI.


Baca juga artikel terkait PSSI atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Olahraga)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
DarkLight