Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka 9-30 April 2019 di SSCASN BKN

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 29 Maret 2019
Pendaftaran sekolah kedinasan dibuka mulai 9-30 April 2019 melalui situs web sscasn.bkn.go.id.
tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan pembukaan penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun 2019. Pendaftaran dibuka mulai 9-30 April 2019 melalui situs web sscasn.bkn.go.id.

Berdasarkan pengumuman BKN yang diterima Tirto Jumat (29/3/2019), terdapat 8 kementerian/lembaga yang membuka pendaftaran serta jumlah penerimaan sebagai berikut.
  1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kemenkeu, 3.000.
  2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kemendagri, 1.700.
  3. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), BSSN, 100.
  4. Politeknik Ilmu Kemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Kemenkumham, 600.
  5. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), BIN, 250.
  6. Politeknik Statistika STIS, BPS, 600.
  7. Sekolah Tinggi Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), BMKG, 250.
  8. 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi, Kemenhub, 2.676.
Dalam pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 28 Maret 2019 disebutkan, calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari 8 (delapan) kementerian/lembaga.

Apabila mendaftar di 2 (dua) program studi atau lebih, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur.

Seleksi dilaksanakan secara bertahap di masing-masing kementerian/lembaga. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kemampun Dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga.

“Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi,” bunyi pengumuman itu.

Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga yang bersangkutan dan pemerintah daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan siswa-siswi dan taruna-taruni.

“Tidak ada orang atau pihak mana pun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu,” tegas Sesmen PANRB melalui pengumuman itu, seperti dikutip Sekretariat Kabinet.


Baca juga artikel terkait SEKOLAH KEDINASAN atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Sosial Budaya)


Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Agung DH