Penculikan Pakubuwono XII dan Dihapusnya Daerah Istimewa Surakarta

Oleh: Petrik Matanasi - 29 Desember 2020
Dibaca Normal 2 menit
Berusia muda, tak berpengalaman, dan tak berminat pada aktivitas politik, membuat Pakubowono XII didongkel dari takhtanya.
tirto.id - Sebelum lulus dari sekolah dasar Europe Lager School (ELS) di Solo, Bendoro Raden Mas Gusti Suryo Guritno harus meninggalkan sekolahnya. Dia berangkat ke Bandung dan melanjutkan ke sekolah menengah elite di kota itu. Namun, sebelum sempat mengantongi ijazah Hogare Burger School (HBS), Perang Pasifik keburu berkecamuk.

Maka dia pun pulang ke Surakarta pada tahun 1942. Ayahnya dan leluhur-leluhurnya berkuasa sebagai penerus raja-raja Mataram yang sudah lama terpecah-pecah. Dirinya kemudian dikukuhkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Hary Purbaya. Ayahnya, Pakubuwono XI, yang bertakhta di Kesunanan Surakarta sejak tahun 1939, wafat pada pengujung zaman pendudukan Jepang.

“Pada 1944 Pakubuwono XI meninggal, dan digantikan oleh putranya yang masih belasan tahun yang dinobatkan sebagai Pakubuwono XII. Sama sekali tidak berpengalaman, tanpa minat kepada aktivitas politik, malahan kepada apapun juga kecuali kesenangan-kesenangan pribadinya,” tulis Ben Anderson dalam Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (2018:411).

Karena belum cukup dewasa, ibunya dan orang-orang di sekitarnya, terutama Patih Sosrodiningrat, menguasainya. Di sisi lain, imbuh Ben Anderson, pengaruh kesunanan Surakarta sudah merosot sebelum Jepang datang karena masalah keuangan.

Kondisi ini membuat Raden Mas Suryo Guritno berbeda dengan raja-raja pendahulunya. Takhta Kesunanan tak lagi banyak berarti. Lagi pula, api revolusi Agustus 1945 membakar banyak sekali warisan-warisan feodalisme. Keadaan telah berubah. Dia juga tidak seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penguasa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berperan aktif dalam masa-masa genting perang kemerdekaan.

“Mereka tidak berhasil memanfaatkan kesempatan untuk memainkan peranan positif dalam revolusi,” tulis Marle Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008:468) menyinggung Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII.


Begitu pula yang diungkapkan Paul Stage dalam Kejawen Modern (2009:108), bahwa Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII, “hampir tidak memberi respons apapun terhadap revolusi.”

Ben Anderson menulis--berdasarkan laporan Letnan Kolonel Tull (perwira Inggris yang mengurus tawanan orang-orang Eropa di Jawa Tengah)--bahwa Pakubuwono XII sempat keluar istana pada 13 Oktober 1945 ketika rakyat tumpah ruah di kota.
Tull melihat Pakubuwono XII tampak seperti boneka di keratonnya dan enggan bicara dengannya karena takut dianggap punya hubungan dengan Sekutu. Kedekatan dengan Sekutu bisa memancing kemarahan rakyat Surakarta.

Antara Agustus 1945 hingga Juli 1946, pernah ada Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali serta Sragen; dan Mangkunegaran yang meliputi Wonogiri dan Karanganyar. Daerah istimewa itu lahir setelah Pakubuwono XII menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.


Namun, keistimewaan itu tak seawet Daerah Istimewa Yogyakarta. Di zaman revolusi, dokter Muwardi dan Barisan Banteng yang dipimpinnya punya pengaruh lebih kuat daripada Pakubuwono XII. Lalu pada 17 Oktober 1945, Patih Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh laskar tersebut.

Menurut catatan Ari Dwipayana dalam Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota (2004:80), “sampai dengan tahun 1946, prajurit yang masih mendukung Pakubuwono XII hanya berjumlah 200 orang, itupun hanya mengurusi agama dan ritual saja.”

Ribuan rakyat yang di antaranya menjadi milisi bersenjata tak merasa perlu untuk setia kepadanya dan melahirkan gerkaan anti swapraja alias anti monarki. Mereka tidak menginginkan hadirnya daerah kerajaan yang punya kuasa politik, artinya menolak Daerah Istimewa Surakarta.


Pada Januari 1946, Pakubuwono XII dan ibunya, juga Soerjohamidjojo diculik Barisan Banteng. Mengutip Kedoelatan Rakjat (17/01/1946), Julianto Ibrahim dalam Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi (2018:45) menulis bahwa mereka baru dibebaskan setelah membuat pernyataan penyesalan dan panggilannya disamakan dengan para pemimpin Republik, yaitu "Bung"--panggilan yang amat populer di era revolusi.


Infografik Raja Diculik Swapraja Hilang
Infografik Raja Diculik Swapraja Hilang. tirto.id/Fuad


Pakubuwono XII menjadi bulan-bulanan Barisan Banteng yang pada 19 April 1946 menerobos keraton. Kali ini agar Pakubuwono XII mau menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Dia yang telah terpojok akan kian terpojok jika menolak tuntutan para penculik.

Sekitar 60 orang yang terdiri dari orang-orang partai dan laskar bersenjata menuntut penghapusan Daerah Istimewa
Surakarta. Akhirnya pada 30 April 1946, Pakubuwono XII membubarkan daerah swapraja. Sementara penguasa Mangkunegaran memaklumkan konstitusi wilayahnya di bawah payung Republik Indonesia, seperti dulu di bawah Kerajaan Belanda.

Pada Mei 1946, di Boyolali dan Klaten, diadakan rapat umum anti-swapraja. Dan pada 23 Mei 1946, empat kabupaten di wilayah Swapraja Surakarta memutuskan hubungan dengan kesunanan. Daerah-daerah itu kemudian masuk ke Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Surakarta lalu dihilangkan. Setelah daerah swapraja hilang, berdasarkan Maklumat Nomor 1 tanggal 1 Juni 1946, pemerintah militer dibentuk di Surakarta oleh Kolonel Sutarto dengan nama Pemerintah Rakyat dan Tentara.


Daerah Istimewa Surakarta hanya bertahannya satu tahun. Kesunanan tinggal keraton saja, tanpa kekuasaan politik. Sementara nasib berbeda terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai hari ini masih bertahan. Hal ini karena gejolak anti-swapraja tidak terjadi di Yogyakarta yang pada masa revolusi menjadi ibu kota Republik Indonesia dan pemimpinnya berperan aktif dalam perjuangan.

Pakubuwono XII selanjutnya dipangkat tituler oleh pemerintah Indonesia sebagai penguasa kultural kesunanan. Dia wafat pada 11 Juni 2004.

Baca juga artikel terkait REVOLUSI INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight