Pencairan Dana Bansos pada Januari Rp15,1 Triliun Dinilai Tak Lazim

tirto.id - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, menilai bahwa pencairan dana bantuan sosial pada Januari 2019 dengan angka Rp15,1 triliun tak lazim.

Sebab, biasanya nilai tersebut baru mulai tinggi di bulan-bulan ketiga atau keempat. Apalagi, melihat penerimaan negara dari sektor pajak yang masih sekitar 5 persen.

"Ya wajar kalau ada kecurigaan ini di tahun politik. Coba bandingkan saja datanya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini mau dianggap prestasi, seharusnya kan enggak cuma dekat-dekat Pilpres," ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (21/3/2019).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pencairan dana bansos tersebut tumbuh 182,9 persen. Secara persentase, angka Rp15,1 triliun dari Rp9,7 triliun anggaran bansos yang disediakan dalam APBN itu setara dengan 15,6 persen.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, lonjakan penyaluran dana bansos bulan lalu mencapai 3 kali lipat. Sebab, dari anggaran bansos sebesar Rp77,3 triliun pada 2019, yang tersalurkan di bulan Januari hanya sebesar Rp5,3 triliun atau cuma 6,3 persen dari total anggaran yang disediakan.

"Kalau pendapatan kemarin [Januari] baru Rp108 triliun, dari mana lagi mau cari pendapatan [untuk program lain] kalau pencairan dana bansos sudah sebesar itu," imbuh Roy.

Terkait hal tersebut, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya realisasi bantuan sosial juga disebabkan oleh percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I.

Selain itu, indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan juga mengalami peningkatan hingga 100 persen atau dua kali lebih besar dibanding 2018.

"Bansos mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu realisasi bulan Januari adalah mencapai Rp 15 triliun ini hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang Rp 5,3 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kemarin (20/2/2019).

Tingginya pencairan, ujar dia, juga disebabkan oleh naiknya dana bantuan sosial terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH), yakni dari sebelumnya Rp17 triliun di 2018 menjadi Rp34,4 triliun di tahun ini.

"PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau rastra (Beras Sejahtera) yang juga mengalami kenaikan," imbuhnya.