"Penanganan Gagal Ginjal Dituding Lelet, Mau Coba Gantian?"

tirto.id - “Maaf agak telat sedikit. Ada pembahasan penting sekali tadi.”

Kalimat itu diucapkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, saat memasuki ruang Cut Meutia di Gedung Adhyatma yang berada di kompleks Kementerian Kesehatan, Jakarta. Selasa (27/12/2022) pagi itu, Budi dijadwalkan bertemu perwakilan Observasi Kesehatan Indonesia (Obkesindo) terlebih dahulu.

Menkes Budi baru bisa menerima wawancara khusus dari Tirto hari itu, kendati permintaan secara resmi sudah dilayangkan sejak 26 Agustus 2022 —saat kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGPA) pada anak mulai naik angkanya.

Sejak dilantik menjadi menteri kesehatan—menggantikan Terawan Agus Putranto—pada 23 Desember 2020, Budi menghadapi banyak masalah kesehatan di Indonesia: gelombang ragam varian COVID-19, cacar monyet, hepatitis akut misterius, hingga penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak.

“PMK itu bukan tupoksi saya,” kata Menteri Budi. “Saya diminta ikut membantu oleh presiden.”

Mengenakan kemeja hitam dengan motif merah marun, Menkes Budi melayani wawancara kami —Farid Nurhakim, Haris Prabowo, dan Sandya Windhu Febryas— dari Tirto selama satu jam penuh. Kendati, tak semua hal Menkes Budi bersedia berkomentar, salah satunya soal RUU Omnibus Law Kesehatan yang sempat menuai polemik. RUU Kesehatan ini saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

“Ada waktunya saya bicara soal itu [RUU Kesehatan]” kata bekas Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

Saat ini, sudah nyaris tahun ketiga pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan keadaannya sekarang sudah cukup terkendali. Indonesia juga beberapa kali menjadi sorotan internasional. Bagaimana rasanya menjadi orang yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan di masa-masa krusial?

Mulai pertama kali ditunjuk 23 Desember 2020. Dan gelombang pertama [COVID-19] terjadinya Januari yang [varian] Alpha, jadi bukan masa yang enak sih kalau saya. Jujur. Belum lagi ledakan [varian] Delta di Juli, itu tertinggi dan terbanyak memakan korban. Tapi alhamdulillah dari situ kita bisa belajar bahwa pandemi ini adalah suatu perang menghadapi virus yang berbasis sains.

Kalau kita kembali ke sains, mempelajari bagaimana behavior-nya [perilaku] dari si virus ini, harusnya kita bisa mengatasinya dengan lebih taktis dan kita mulainya dari sana. Ada dua hal secara saintifik yang secara masif dilakukan Indonesia, yang enggak banyak publik tahu.

Pertama adalah kita mesti punya strategi mengetahui dengan cepat musuhnya siapa dan penyebarannya bagaimana. Kedua yang kita lakukan, terpenting untuk bisa mengalahkan musuh ini, kita juga sudah tahu ini adalah imunitas dari populasi dan kita ukur dengan sero survei. Enggak banyak negara lakukan ini, mungkin hanya 4-5 lima negara di dunia, dilakukan besar di India dan kita. Dan terbukti, India tuh enggak naik [kasusnya], seperti kita.

Sero survei ini apa yang diukur? Kita mengukur darah. Dicek, sudah ada antibodinya belum? Antibodi bisa datang dengan vaksinasi atau infeksi. Kombinasi kedua ini sebenarnya yang paling bagus. Kedua, yang diukur di sero survei ini adalah kadarnya berapa.

Terakhir [kasus COVID-19] naik di Januari-Februari [2022]. Juni-Juli kita naik sedikit, ini sekarang negara-negara lagi pada naik, China segala macam, kita peak-nya [puncaknya] sudah lewat dan turun. Jadi sudah terbukti, kita sudah paham bagaimana mengatasi pandemi ini dengan dua tools (alat) itu tadi. Strateginya dengan strategi genome sequence, daya tahan masyarakat dengan sero survei.

Dan dua tools ini setidaknya bisa digunakan untuk mengantisipasi ke depannya?

Betul.

Anda ditunjuk sebagai Menkes dengan latar belakang yang bukan orang kesehatan. Ada banyak asumsi dari publik berpikir mungkin Pak Budi bisa ditunjuk sebagai menteri menggunakan kacamata manajemen karena pernah menjadi seorang bankir. Apa tanggapan Anda? Apakah memang ada arahan demikian dari Presiden ketika menunjuk Anda?

Bapak Presiden waktu menunjuk saya, tugasnya ada tiga, dia bilang. “Pak Budi, satu, sudah vaksinasi cepat dijalankan, deh.” Beliau [Jokowi] orangnya sangat pragmatis dan sangat public oriented [berorientasi publik]. Itu vaksinasi cepat, supaya masyarakat itu terlindungi.

Nomor dua tugasnya, “Pandemi ini cepat dikendalikan dong supaya ekonominya bisa bangkit.” Beliau, kan, sebenarnya perhatian ke sisi ekonominya tinggi.

Yang ketiga, dia bilang, lakukan reformasi sistem kesehatan nasional sebesar-besarnya. Ini menunjukkan sistem kesehatan kita lemah, termasuk dunia juga, kan. Akhirnya beliau dorong.

Saya sempat bertanya, “Kenapa saya [yang dipilih menjadi menteri kesehatan], Pak?” Dia bilang, “Bapak waktu krisis perbankan 1998 ada di dalam, di tengah-tengah, kan. Jadi sudah benar-benar tahu policy response [respons kebijakan] yang mana yang salah, policy response mana yang benar pada saat krisis perbankan terbesar di Indonesia.”

Bapak Presiden bilang, “Kamu lakukan reformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan.” Nah, ini tantangan saya ke depan, bagaimana reformasi sistem kesehatan nasional ini bisa terjadi.

Sejak Anda ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan, selama Anda menjabat ada banyak kasus kesehatan yang terjadi: pandemi Covid-19, penyakit mulut dan kuku (PMK), cacar monyet, hepatitis akut misterius, hingga gangguan ginjal akut pada anak (GGPA). Bagaimana cara Anda untuk memimpin lembaga ini [Kementerian Kesehatan] dan menghadapi tantangan-tantangan kesehatan yang terjadi beberapa tahun belakangan?

Masalah kesehatan sudah saya sadari ini [harus] berbasis sains. Walaupun sainsnya bukan fisika, lebih ke biologi. Jadi kalau sudah ada kejadian seperti itu, sebelum kita merespons dengan benar, mesti memahami dulu dasar-dasar saintifiknya. Itu sebabnya saya selalu mengundang ahlinya, para epidemiolog, mikrobiolog untuk memberikan masukan, ini masalahnya apa. Supaya kita jelas dulu ini masalahnya apa, begitu tahu masalahnya apa, bisa membuat respons yang benar.

Saya bilang, kalau [penyakit] hati di [tupoksi lembaga] saya, ginjal di saya. Sebenarnya kalau PMK saya diajak sama Bapak Presiden berapa kali. Saya bilang, “Pak Presiden, mohon maaf, ini PMK menyerangnya ke sapi, kambing, hewan berkaki empat, Pak, itu di luar tupoksi [lembaga] saya. Karena kesehatan sapi, kambing enggak di saya Pak, [lembaga] saya hanya [menangani] makhluk hidupnya yang berkaki dua, kalau berkaki empat, enggak punya kaki, kayak ikan itu di luar tupoksi.”

Tapi Bapak Presiden melihat, “Ya, saya ingin Pak Menkes bisa share [membagikan] bagaimana kita menangani pandemi di manusia ini supaya jangan menular, bisa ditiru di hewan.”

Berarti Presiden juga meminta Anda membantu masalah PMK?

Saya ikut sekali di PMK itu.

Sejak awal memang diminta oleh Jokowi soal PMK?

Sejak awal saya ikut, memberikan masukan, tapi bukan untuk melakukan sesuatu. Dan bantu. Butuh lab (laboratorium), butuh resources (sumber daya), butuh akses, kita bantu.

Apa kendala terbesar yang Anda hadapi ketika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah/pandemi di Indonesia? Apa tantangannya?

Ini masalah yang besar, jadi tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri. Ini harus bersama-sama. Enggak mungkin dilakukan eksklusif, harus inklusif. Enggak mungkin pendekatannya program, harus pendekatan gerakan.

Jadi yang saya tekankan ke teman-teman di Kementerian Kesehatan: jangan pernah berpikir bahwa masalah pandemi COVID-19, ada program vaksinasi, ada masalah protokol kesehatan, ada masalah isolasi, isolasi terpusat, rumah sakit itu bisa dilakukan dengan pendekatan program. Ini harus merangkul semua orang. Jangan pernah pikir bisa dikerjakan sendiri. Justru kepintaran kita mengajak orang-orang untuk ikut, ini penting.

Kemudian, karena mengajak orang lain itu penting, kita mesti sadar it is not technical issues, it is social culture issue [ini bukan masalah teknis, ini masalah sosial budaya].

Kalau ditanya tantangannya mengatasi pandemi. Pertama, itu harus berbasis sains. Kedua, ini harus merangkul masyarakat, begitu merangkul masyarakat, you know it’s not technical issue, it is social issue.

Di perkotaan, ada penolakan vaksinasi secara masif. Bagaimana upaya yang bisa dimaksimalkan Kemenkes untuk sosialisasi ke mereka? Apa pendekatannya?

Jadi Kompas melakukan survei. Kita lihat itu macam-macam, ada kenapa orang tidak mau vaksinasi karena masalah agama, masalah politik, ada masalah lainnya. Saya bilang, “jangan fokusnya kenapa tidak mau vaksinasi.” Aku melihat sisi lain dari survei itu, sebenarnya itu bagus. Kenapa orang mau vaksinasi? Tahu enggak yang paling tinggi apa? Rekomendasi orang terdekat.

Jadi aku bilang, “ya sudahlah, kalau kita lihat yang negatifnya enggak selesai urusan, lihat positifnya, kita sapu bersih saja tuh, nanti orang ini pasti akan ngomong [ke keluarga atau saudara].”

Ya sudah kita sapu, misalnya nakes [tenaga kesehatan] duluan, supaya nakes ini dilihat di survei. Siapa yang dengar orang terdekat? Itu tenaga kesehatan. Kenapa kita mulai tenaga kesehatan dulu? Salah satunya adalah supaya mereka bisa ngomong, “oh, aku saja sudah divaksinasi,” ke keluarganya, ke teman-temannya, dan lain sebagainya, rekan kerjanya.

Sehingga dengan kemudian berhasil, ya, sudah itu pelan-pelan terasa. Begitu masuk ke orang tua, kan, susah orang tua, orang tua nanti cerita kan ke lingkungan orang tuanya.

Itu makin lama bergerak dan kita kasih data juga bahwa ini yang meninggal yang belum divaksin, jadi orang, kan, takut. Contoh, istrinya masuk rumah sakit, parah, gara-gara vaksinnya belum booster [dosis ketiga vaksinasi COVID-19], itu kita masukkan, keluarkan data-data itu ke media, jadi orang lihat. Dengan demikian, mereka akan takut.

Vaksinasi naik begitu kasus naik. Kemarin sempat turun, begitu kasus naik, vaksinasi booster naik, jadi memang sangat manusiawi.

Soal Ginjal Akut Progresif Atipikal atau gangguan ginjal pada anak (GGPA), kasus ini dinyatakan sudah selesai di Indonesia, tapi masih banyak korban yang dirawat di rumah sakit dan kondisinya tidak baik. Apa upaya yang tengah Anda lakukan?

Soal ginjal akut atau acute kidney injury (AKI), setiap bulan, setiap tahun pasti ada, cuma memang normalnya di lima, enam, atau tujuh [kasus] tapi selalu ada. Penyebabnya macam-macam, bisa pendarahan, dehidrasi, faktor genetik, racun. Itu selalu ada. Terjadi kenaikan itu di Agustus. Biasanya 5-9 kasus dan turun lagi, tapi Agustus naik 57.

Kita tahu di Agustus naik, karena itu masuk ke reference hospital [rumah sakit rujukan], tahunya pertama kali untuk for the record [catatan] itu dari Rumah Sakit Cipto [Mangunkusumo/RSCM]. Jujur, bukan dari asosiasi, masuknya dari Rumah Sakit Cipto. RS Cipto yang bilang, “karena semua yang sakit kan dirujuk ke sana, Pak, ini naik.”

Saat itu saya sedang kena COVID-19, jadi masih di rumah, dia bilang, “Pak, ini ada video conference [konferensi video] Zoom di 9 September.” Aku masih isoman [isolasi mandiri].

“Bapak dengarkan saja tapi jangan dikeluarkan namanya, karena ini semua profesor membahas.” Jadi saya ikut dengarkan, enggak mengerti jujur, tapi saya tahu ini kritikal. Kenapa? Karena makin deras [kasus] yang masuk dan di atas 60 persen meninggal, karena kita enggak tahu ini obatnya, penyebabnya apa.

Tanggal 10 September, masih isoman, langsung aku panggil semua teman-teman Kemenkes. “Coba kejar, ini penyebabnya apa.” Jadi teman-teman Kemenkes, kita panggil para ahli-ahli, cari penyebabnya, karena pandemi itu saintifik, kita mesti tahu penyebab, supaya responsnya benar. Jangan cap-cip-cup, jadi waktu itu kita bingung juga, profesor-profesor bingung, sudahlah kita coba, belum tahu penyebabnya, terus banyak coba-coba.

Mulai 10 September sudah kerja dan itu very advance [sangat maju], jadi pakai lab [whole] genome sequence, panelnya coba, enggak ketemu. Kenapa? Karena pendekatannya itu sama, semua orang ada opininya juga.

“Ini kayaknya bakteri atau virus”, karena selama ini kita kena acute hati (hepatitis akut) itu sama COVID-19 kan bakteri virus, jadi namanya analisa parasitologi. Bakteri, virus, sama parasit, itu namanya patogen. Patogen itu deteksinya ilmunya namanya patologi, jadi kita [melakukan pemeriksaan] lab patologi namanya, enggak ketemu. Yang paling banyak korelasinya adalah influenza, jadi “bagaimana influenza bisa ke ginjal?”. Influenza kan [menyerang] paru, jadi enggak ketemu.

Baru terbuka 5 Oktober, jadi tiga minggu sesudahnya terbuka dengan apa? WHO [World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia] bilang terjadi kasus yang sama di Gambia. Kita datang, “oh, jadi kasus sama disebabkan oleh obat.” Obat bukan ranahnya kami dan waktu itu sudah ada responsnya juga dari pihak regulator obat [Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM].

Tapi kami bilang, “kayaknya enggak ada salahnya kalau kita kejar yang ini.” Dari 5 Oktober kita kejar, lihat yang sakit benar enggak seperti itu, oh, benar. Ada racunnya enggak, oh, ada racunnya. Racunnya masuknya dari mana? Kami ke rumahnya, kami kejar. “Wah, ada obatnya nih, obatnya bagaimana? Oh yang ini, dicek obatnya, oh, benar ada kadarnya.” Kami mau tutup tanggal 17 Oktober. Jadi 5 sampai 17 Oktober, 12 hari, menurut aku sih oke ya. Sudah analisa lengkap, tutup. “Pak, bukan wewenang bapak.” Kami bingung juga, bukan wewenang aku, bagaimana caranya.

Dan waktu itu, kan, tidak jelas juga, cuman tanggal 17 tadi sudah mau diputus sama saya, saya jadi ragu karena bukan wewenang kami. Tapi, 18 Oktober pagi, RSCM menunjukkan, “Pak, ini apa yang terjadi di ICU-nya [intensive care unit/unit perawatan intensif] kita.” Di ICU itu ada tempat tidur bayi, biasanya satu, ini sudah tiga saking penuhnya, pakai ventilator, aku enggak tega.

Saat Bapak Presiden telepon, “ini bagaimana Pak?”, ya beliau bilang, “Pak, ini biar bagaimana, Pak Menkes tanggung jawabnya kesehatan nasional.” Akhirnya 18 Oktober kami blok, bukan obatnya, tapi apotek enggak boleh jualan, dokter-dokter itu sedih, itu di wewenang saya, waktu itu sempat ramai.

Jadi kami tahunya 9 September, 10 September langsung tindak lanjut, enggak ketemu, kami mengaku saja memang ya enggak ketemu [penyebab kasus GGPA]. Sampai 5 Oktober ketahuan, kami langsung rapat, 17 Oktober data-datanya sudah lengkap, ke lapangan itu segala macam, sudah mau putus, sempat ragu. 18 Oktober saya putus, begitu putus, langsung jatuh [kasusnya].

Dengan segala argumen, debatnya menunjukkan lamban segala macam, [tetapi] jadi. Bisanya dalam dua minggu putus, terus terang kami baru tanyakan 5 Oktober, kami putus tanggal 18 Oktober, habis itu langsung selesai [kasus GGPA]. Jadi memang setiap pandemi pendekatannya harus saintifik, tanyakan ke ahlinya, kalau sudah begitu tahu penyebabnya, kita tahu responsnya mesti bagaimana.

Presiden menginstruksikan pengadaan obat terkait GGPA untuk mengatasinya. Sejauh ini obat apa yang efektif? Selain obat penangkal racun Fomepizole, apakah ada obat yang bakal didatangkan oleh pemerintah?

Jadi, adanya etilen glikol (EG) atau dietilen glikol (DEG). Ini kalau masuk sampai ke ginjal, nanti metabolisme di ginjal akan mengubah dia (EG/DEG) menjadi asam oksalat, ada reaksi kimianya oleh tubuh. Dari asam oksalat ini, kalau dia ada di ginjal, sangat mudah menjadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu batu ginjal, tajam-tajam. Nah, itu yang merusak ginjal.

Dikasih Fomepizole, itu yang membuat EG dan DEG-nya tidak menjadi asam oksalat, jadi metabolisme ginjal kayak ini ada bahan kimia, ketemu bahan kimia, mereka bercampur jadi bahan kimia baru. Nah, EG dan DEG kalau ketemu, masuk ke ginjal, dia akan bermetabolisme atau bereaksi jadi asam oksalat.

Namun, kalau dikasih Fomepizole, dia lebih suka ini bereaksinya, jadi sama [seperti] ini EG dan DEG adalah makhluk dikasih makan, kasih makan kentang, ini kasih makan nasi, oh, dia senang nasi, dia makan nasi.

Sebenarnya ada lagi selain Fomepizole, yaitu alkohol. Jadi dulu sempat kepikiran kasih alkohol saja, cuman kan [bakal] jadi ramai. Dan itu sudah terbukti begitu dikasih [Fomepizole], sembuh, yang masih dalam tahap [stadium] awal, dia kan ada tahap ada 1, 2, 3. Kalau dia masih tahap satu, dikasih Fomepizole, sembuh. Kalau tahap yang dua, dia tidak memburuk. Kalau tahap ketiga, tetap kita telat.

Berarti Fomepizole benar-benar efektif, ya? Apakah pemerintah akan mendatangkan obat lagi selain penangkal racun Fomepizole?

Ini sudah yang paling ampuh, belum ada juga [diproduksi] di Indonesia. Kita sempat beli dari Singapura, tapi Australia kasih grant [donasi], Jepang kasih grant, Amerika kasih grant, jadi kita cukup banyak dan langsung selesai [kasus GGPA], sekarang sudah selesai.

Apakah ke depannya pemerintah bakal memproduksi obat dalam negeri untuk mengatasi GGPA?

Untuk strategi obat-obatan nasional, ada di transformasi kesehatan [yang sedang dirancang]. Pilar ketiganya, membangun sistem ketahanan kesehatan nasional, itu salah satunya adalah unsur obat-obatan. Jadi semua obat-obatan yang memang dikonsumsi dan dibutuhkan masyarakat dalam jumlah besar [kita bakal produksi].

Contoh, kita mengalami pada saat pandemi, kalau bergantung ke negara lain, celaka kita, kan dia [negara lain] di-lockdown, pandemi itu pasti responsnya lockdown, enggak dapat kita obat. Itu yang kita alami [pada] Remdesivir [obat antivirus], Oseltamivir [obat antiviral], masker, segala macam, itu yang kita, kebijakannya kita mau bangun industrinya di Indonesia dari hulu ke hilir.

Obat ginjal akut kalau aku lihat, kita akan pilih berapa banyak. Kalau ini ternyata kejadiannya kayak 5-10 [korban GGPA], lebih baik kita impor, tapi punya stok. Karena juga enggak efisien kita bikin sendiri. Tapi sakit jantung, stroke, cancer (kanker) itu semua kudu bikin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat usulkan korban dan keluarga korban gagal ginjal dikasih santunan. Apa tanggapan Anda?

Kalau dari kami, Bapak Presiden kan sesuai tupoksinya, kalau itu berkaitan dengan perawatan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tapi kalau di luar kesehatannya, santunan, itu masuk di ranahnya Kementerian Sosial. Dan kita sudah sampaikan juga ke Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), sekarang sedang dikaji sama Pak Menko PMK.

Artinya Anda mendukung usulan DPR tersebut?

Kalau posisi kami, kita mendukung, cuma memang ranahnya bukan Kementerian Kesehatan untuk memberikan santunan.

Salah satu temuan investigasi Ombudsman RI menyebut Kemenkes melakukan malaadministrasi dengan tidak menetapkan kasus GGPA sebagai kejadian luar biasa, walaupun dalam Permenkes dan Undang-Undang Wabah indikator KLB harus penyakit menular. Apa pertimbangan Anda saat itu tidak menetapkan KLB? Apakah hanya berlandaskan aturan saja?

Memang pada saat itu, kriteria KLB secara legal belum dipenuhi. Sehingga tidak mungkin kami sebagai kementerian mengeluarkan keputusan yang basis hukumnya tidak ada. Itu nomor satu. Yang kedua, di mata kami, ini cepat tertangani.

Saya sih terus terang, tahunya Agustus [2022] naik, dari 10 September sampai 5 Oktober ini, kan, ahli-ahli kita belum bisa menemukan [penyebabnya]. Kalau itu dibilang kenapa enggak menemukan? Ya memang enggak ketemu saja, itu menurut saya sih sesuatu yang normal dalam waktu tiga minggu. Jadi kalau dibilang lamban, boleh juga, mau coba gantian? Menemukan enggak [dalam] tiga minggu? Kemudian kami bereaksi, 5 Oktober tahu dari WHO, 18 Oktober bikin keputusan, [selama] 13 hari.

Pada 5 Oktober, kami tahu obatnya enggak ada di kita, jadi kita mesti tahu. Kalau saya ingin bikin kebijakan, pasti akan banyak menentang kalau enggak ada basis ilmiah, jadi saya mesti cek dulu dong. Kita lakukan itu dalam 12 hari sebenarnya, sampai kami memutuskan. Jadi kalau saya bilang, ya enggak apa-apa, masyarakat berhak menilai. Kami hanya menjelaskan saja.

Ada juga di luar Ombudsman, itu lembaga badan konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) bilang bahwa Kementerian Kesehatan merespons itu [kasus GGPA] dengan cukup cepat. Ada kekurangan, kami mengakui misalnya, komunikasi, diskusi segala macam itu belum sempurna. Ya kami perbaiki, tapi di mata saya yang penting adalah kasusnya langsung turun dan yang meninggal setop di angka itu dalam waktu satu bulan.

Apakah kasus GPPA di Indonesia bisa ditetapkan sebagai KLB?

Buat saya, banyak organisasi, lembaga, fokusnya itu ke formalitas. Kalau saya, ke apa yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Kalau ini membuat KLB, apakah ini bisa lebih cepat? Jangan-jangan mengurusi KLB-nya saja bisa satu sampai tiga bulan. Lebih baik kita langsung mengerjakan sesuatu yang berdampak ke masyarakat, melihat masalahnya apa, kasih obatnya, tanpa KLB pun bisa dan selesai dengan cepat.

Presiden mewacanakan penghentian PPKM, bagaimana pandangan Anda? Apakah setuju atau ada ide lain? [Saat ini PPKM sudah resmi dihapus]

Mengenai PPKM, pandemi ini pasti akan menjadi endemi. Apa yang penting pada saat transisi dari pandemi menjadi endemi? Adalah kita mengurangi intervensi pemerintah, mengurangi pemaksaan pemerintah, mengembalikan partisipasi masyarakat. Aku bilang di awal, yang namanya kesehatan, enggak bisa itu yang namanya program pemerintah, itu mustahil, ini harus jadi gerakan masyarakat. Jadi dengan adanya PPKM, itu kan intervensi pemerintah, “pemaksaan”.

Kalau ini menjadi endemi, kita mesti pelan-pelan mendidik masyarakat, meyakinkan masyarakat, kita kasih contoh. “Eh, enggak usah paksa masyarakat, [misal ada] instruksi pemerintah, kalau hujan mesti pakai payung, kalau enggak pakai payung, kita hukum. Karena kalau enggak pakai payung, nanti dia sakit flu.” Harusnya masyarakat mesti sadar sendiri. “Ih, kalau gue hujan-hujanan, enggak pakai payung, gue sakit.” Itu yang sekarang kita lagi didik pelan-pelan.

PPKM ini, itu kan intinya membatasi kerumunan, membatasi pergerakan. Ya sudah kalau masyarakat sudah sadar sekarang, “eh, kelihatannya mereka sehat, gue enggak pakai masker deh. Tapi gue dirinya jauh-jauh nih, tapi kalau ini batuk-batuk semua, enggak usah dipaksa, harusnya pakai masker semua.”

Itu artinya berhasil, pemerintah melakukan transisi dari pandemi ke endemi. Karena kita berhasil mengembalikan hak untuk menjaga kesehatan, itu kembali ke individu, masyarakat. Karena itu yang paling benar. Kesehatan tuh kalau sudah dipaksa, sudah pasti enggak optimal.

Kalau orang rasa, “ih gue pengen lari nih, kayaknya mesti di car free day gue lari sendiri”. Itu akan jauh lebih optimal daripada dipaksa. Jadi kalau PPKM hilang, aku setuju sebagai proses transisi ke endemi, biar kembali ke masyarakat.

Menurut Anda, apa capaian Anda yang akan jadi legacy [peninggalan] selama menjabat di Kementerian Kesehatan?

Jadi aku bilang, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Aku bilang COVID-19 ini mudah-mudahan sesuatu yang bisa kita tinggalkan dengan baik.

Kemudian yang kedua, kan, kita memberikan masukan untuk mereformasi sistem arsitektur kesehatan global. Itu enggak banyak disentuh.

Tapi sebenarnya kita lakukan banyak, kita dirikan pandemic fund [pendanaan pandemi], ini sama seperti Bretton Woods pimpin dunia bikin Internasional Monetary Fund (IMF) sama World Bank (Bank Dunia). Cuma itu di masalah ekonomi. Ini masalah kesehatan. Jadi itu [pandemic fund] usulan Indonesia. Sebenarnya itu membanggakan, harusnya jadi legacy (peninggalan) luar yang reformasi kesehatan ini kalau ini jalan.