Menuju konten utama

Pemprov Klaim DKI Jakarta Dapat Predikat Smart City

DKI Jakarta diklaim menduduki peringkat ke-47 dari 140 kota sebagai kota yang pemerintahannya berbasis smart city.

Pemprov Klaim DKI Jakarta Dapat Predikat Smart City
Pejalan kaki melintas di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran HI di Jakarta, Selasa (24/7/2018). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

tirto.id - DKI Jakarta memperoleh predikat sebagai salah satu kota dengan pemerintahan berbasis smart city terbaik di dunia. DKI Jakarta menduduki peringkat ke-47 dari 140 kota yang diriset oleh sebuah perusahaan konsultasi bernama Eden Strategy Institute yang berlokasi di Singapura.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, penilaian terkait pengembangan konsep smart city itu dilakukan dengan mengacu pada sepuluh indikator.

Kesepuluh indikator itu adalah visi, kepemimpinan, anggaran, insentif, program pendukung, kesiapan sumber daya, pemusatan terhadap masyarakat, ekosistem yang berinovasi, kebijakan, serta rekam jejak.

“Penilaian tertinggi ada pada indikator visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan, serta alokasi anggaran (APBD) DKI Jakarta,” kata Atika dalam keterangan resmi yang diterima Tirto pada Rabu (16/1/2019).

Lebih lanjut, Atika menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan sejumlah program yang terkait dengan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Meski tidak merincinya, namun, Atika berharap program itu bisa menjadikan DKI Jakarta lebih baik, berkualitas, serta berdaya saing.

“Tentunya penghargaan ini jadi motivasi bagi kami untuk mengejar beberapa hal seperti sumber daya manusia. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta untuk saat ini fokus menciptaan sumber daya yang berkualitas, termasuk para pelaku startup,” jelas Atika.

Upaya yang tengah diusahakan pemerintah provinsi itu tak lain untuk mewujudkan cita-cita agar DKI Jakarta menjadi kota 4.0. Dengan demikian, DKI Jakarta pun dituntut untuk dapat menyediakan wadah pelayanan yang berada di satu atap.

Konsep tersebut dinilai akan memungkinkan kolaborasi industri terjadi antara perusahaan swasta dan badan publik. Jangkauan kolaborasinya sendiri disebutkan bakal meliputi pembagian data, pengembangan wawasan, serta meningkatkan kualitas layanan publik sehingga bisa lebih memenuhi kebutuhan warganya.

“Hal ini diimplementasikan melalui konsep smart city di DKI Jakarta yang dibuat berdasarkan enam pilar, yaitu smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart economy, dan smart environment,” ungkap Atika.

Baca juga artikel terkait KINERJA PEMPROV DKI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri