Pemprov DKI akan Beli 6 Toa Peringatan Bencana Seharga Rp4 Miliar

Oleh: Riyan Setiawan - 15 Januari 2020
Dibaca Normal 1 menit
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Ridwan mengatakan anggaran Rp4 miliar itu belum termasuk biaya perawatan selama satu tahun yakni sebesar Rp165 juta.
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini bakal menambah enam toa atau pengeras suara untuk peringatan bencana kepada warga. Toa itu merupakan penambahan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 14 unit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan toa tersebut bernama Disaster Warning System (DWS). Perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD Jakarta.

Tak main-main, Pemprov DKI akan mengucurkan dana sebesar Rp4 miliar untuk pengadaan barang tersebut. Biaya tersebut sudah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

"Tahun 2020 pengadaan 6 set DWS. Anggaran Rp4.073.901.441," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Ridwan kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Ridwan mengatakan anggaran Rp4 miliar itu belum termasuk biaya perawatan selama satu tahun yakni sebesar Rp165 juta.

Ia menjelaskan DWS merupakan perangkat yang terdiri dari empat toa yang dipasang dalam satu tiang besar. Ia mengklaim toa yang terpasang bukan hanya sekadar pengeras suara biasa. Tetapi fungsinya sebagai peringatan dini bencana seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).

Jika pintu air sudah siaga 3 atau berstatus waspada, akan diumumkan dari Kantor BPDB DKI. Nantinya informasi peringatan dini bencana itu juga akan diteruskan ke What's App Grup (WAG) camat dan lurah setempat.

“Kalau tambah pakai toa akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi," klaim dia.

Sementara untuk lokasi pemasangan DWS ini tersebar di titik rawan banjir di Jakarta. Di antaranya adalah Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan.

Pada 2019, DWS ini telah di pasang di 14 lokasi, antara lain: 14 titik Ulujami Jakarta Selatan, Petogogan Jakarta Selatan, Cipulir Jakarta Selatan, Pengadegan Jakarta Selatan, Cilandak Timur Jakarta Selatan, Pejaten Timur Jakarta Selatan, Rawa Buaya Jakarta Barat, Kapuk Jakarta Barat, Kembangan Utara Jakarta Barat, Kampung Melayu Jakarta Timur, Bidara Cina Jakarta Timur, Cawang Jakarta Timur, Cipinang Melayu Jakarta Timur, dan Kebon Pala Jakarta Timur.

Ridwan mengklaim penambahan enam DWS disebutnya sesuai dengan kebutuhan BPBD dalam memberi peringatan ke masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Memang kebutuhannya tahun 2020 hanya enam dan sudah mengcover semua aliran DAS," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana. Hal tersebut menanggapi peringatan dini dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya [jika terdapat bencana yang akan menimpa Jakarta]," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Mantan mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta.



Pasalnya, kata dia, dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari Pemprov ke masyarakat.

"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.

Baca juga artikel terkait BANJIR JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
DarkLight