tirto.id - Kasus peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pernah terjadi menjadi bahasan dalam diskusi mengenai keamanan siber jelang Pemilu 2019, pada hari ini. Namun perwakilan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang hadir dalam diskusi itu, menilai masalah peretasan itu tak terlalu krusial.
Wakil Direktur Teknologi Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso mengatakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat suara di hari pencoblosan jauh lebih penting.
"Pengalaman kami, nanti semua hal yang berkenaan dengan keamanan manual lebih penting dibanding keamanan siber," kata Iman di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Karena Pemilu 2019 digelar serentak, kata Iman, jumlah surat suara yang harus dihitung oleh panitia pemilihan akan sangat banyak. Surat suara itu dari pemilihan legislatif (DPR dan DPRD), pilpres dan pemilihan DPD yang digelar bersamaan.
Oleh karena itu, menurut Iman, panitia pemilihan harus benar-benar teliti ketika menghitung suara hasil Pemilu 2019. Sementara situs KPU hanya mengumumkan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara manual.
"Di Indonesia, sistem pemilu kita adalah manual, bukan yang elektronik. Yang elektronik bagi peserta pemilu, tapi yang manual dikerjakan terus menerus. 800 ribu titik [TPS] ini jadi concern [perhatian] kami juga. Keamanan siber penting, tapi di [pengawasan] tingkat lokal lebih penting lagi," ujar Iman.
Yanuar Arif Wibowo, yang pernah menjadi anggota Divisi Data dan Saksi Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, juga berpendapat serupa. Baginya, peretasan situs KPU tidak berpengaruh pada sistem penghitungan manual. Hanya saja, peretasan situs KPU bisa menipu masyarakat.
"Jangan sampai nanti ada kekacauan yang coba dilakukan dengan menghack [meretas] situs KPU. [Keamanan situs KPU] Tidak terlalu penting sebenarnya, tapi cukup [bisa] mengganggu kepercayaan [masyarakat]," kata Yanuar.
"[Pada 2014 ada isu] Bahwa kekalahan Prabowo karena sistem IT KPU. Saya marah betul waktu itu. Karena saya bilang enggak ada [sistem] IT di KPU soal penghitungan [suara]. Tapi, itu sebagian masih meyakini, coba bayangkan," kata Yanuar.
Sedangkan Komisioner KPU Viryan Azis menilai kasus peretasan situs KPU tidak bisa disepelekan. Ia mengaku audit forensik sedang dilakukan tapi memang membutuhkan waktu.
"Kondisi ini menjadi perhatian, kami secara sadar melakukan upaya sangat serius. Namun, tentunya juga sebagaimana kita sama-sama ketahui, hal-hal yang sifatnya darurat kadangkala perlu kesabaran sekaligus juga perlu pilihan-piliham yang praktis dan mungkin tidak populer," kata Viryan.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
