Pemerintah Tetap Berupaya Berunding dengan Freeport

Oleh: Alexander Haryanto - 1 Maret 2017
Dibaca Normal 1 menit
Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson pada 13 Februari lalu menyatakan bahwa perusahannya akan memberikan waktu 120 hari kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Freeport. Apabila tak kunjung menemukan kesepakatan, maka Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.
tirto.id - Pemerintah tetap akan mengupayakan perundingan dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan perundingan peubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (1/3/2017).

"Sesuai arahan Bapak Presiden [Jokowi], kami sebisa mungkin memasuki perundingan tentang perpindahan dari Kontrak Karya (KK), jadi dulu perjanjiannya KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), ini kan amanah undang-undang. Apakah semua pemegang perjanjian KK itu wajib mengubah perjanjiannya itu menjadi IUPK? Sebenarnya tidak wajib, misalnya Vale atau beberapa perusahaan tambang emas juga itu mereka tidak mengubah menjadi IUPK karena mereka sudah punya 'smelter' yang digunakan untuk pengolahan dan pemurnian," kata Jonan dikutip dari Antara.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu lima tahun dan kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Terkait dengan perubahan status itu, PT Freeport Indonesia merasa keberatan, terutama tentang divestasi hingga 51 persen itu karena kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka, tetapi ditangan pemerintah Indonesia.

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson pada 13 Februari lalu menyatakan bahwa perusahannya akan memberikan waktu 120 hari kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Freeport. Apabila tak kunjung menemukan kesepakatan, maka Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

"Kenapa kami meminta supaya Freeport itu mengubah perjanjian KK-nya menjadi IUPK? Karena menurut kami, 'smelter' yang dibangun di Gresik itu hanya mengolah sampai konsentrat, jadi sampai pengolahan saja belum pemurnian, yang kita minta itu sampai pemurnian, sesuai dengan pasal 170 UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba),” ungkap Jonan.

Seperti yang tertera dalam Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan "Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan".

"Jadi harusnya 2014 sudah habis, oleh menteri sebelumnya itu diperpanjang sampai Januari 2017, setelah itu tidak bisa, karena kita jadi harus melanggar Undang-undang jadi kami minta Freeport agar KK-nya berubah menjadi IUPK," tambah Jonan.

Perubahan itu menurut Jonan sesuai dengan pasal 103 UU Minerba yang menyebutkan bahwa pemegang IUPK dan IUP itu wajib melakukan pengolahan dan pemurnian.

"Dalam perjalananya, isi dari KK dan isi dari IUPK itu ada sebagian yang tidak sama, ini yang berdasarkan arahan presiden, kalau memungkinkan itu harus dirundingkan dengan Freeport. Freeport meminta stabilitas investasi," jelas Jonan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap akan menghargai semua perjanjian yang sudah pernah dibuat dengan investor dengan tidak mengurangi isi perjanjian yang sudah dibuat, sepanjang tidak melanggar aturan perundangan.

"Jadi kita juga tawarkan di PP No 1 tahun 2017 bagi semua pemegang IUPK mineral logam waktu 5 tahun sebelum masa kontraknya habis untuk mengajukan perpanjangan. Kalau kontrak Freeport habis 20121 jadi silakan ajukan sekarang, tapi harus dalam format Izin, tidak dalam format KK. Ini yang menjadi perbedaan pandangann khususnya menurut saya Freeport kalau nanti pemerintahnya ganti, aturannya akan berganti lagi, padahal tidak," tambah Jonan.

Ia juga mengaku sampai saat ini belum adanya hasil final dari perundingan antara pemerintah dan Freeport.

"Saya tidak akan meng-update sepenggal-sepenggal, kalau sudah final, pastinya diumumkan. Saya kira sementara harus berunding dulu," tegas Jonan.

Baca juga artikel terkait KASUS FREEPORT atau tulisan menarik lainnya Alexander Haryanto
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto