Menuju konten utama

Pemerintah Tak Akan Tentukan Harga Vaksin COVID-19

Harga vaksin COVID-19 akan bergantung pada perusahaan vaksin yang nantinya ditentukan oleh dinamika pasar.

Pemerintah Tak Akan Tentukan Harga Vaksin COVID-19
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) saat meninjau fasilitas produksi vaksin COVID-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

tirto.id - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan pemerintah tak akan menentukan harga vaksin COVID-19. Sebaliknya harga vaksin COVID-19 akan bergantung pada perusahaan vaksin yang nantinya ditentukan dinamika pasar.

“Harga dinamika tinggi, tergantung masing-masing penjual, dan yang tetapkan harga bukan saya, tapi penjualnya,” ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).

Erick menyebutkan vaksin yang akan beredar terbagi menjadi dua kategori. Pertama vaksin bersubsidi dan kedua non subsidi alias mandiri.

Soal belum dapat menentukan harga, Erick juga beralasan kalau vaksin yang beredar akan berasal dari beberapa produsen. Produsen yang bersangkutan juga berasal dari beberapa negara.

“Karena kita belum bisa buat, kita tergantung negara lain,” ucap Erick.

Untuk mengantisipasi persoalan itu, Erick menyatakan vaksin Merah Putih yang notabene dikembangkan sendiri di dalam negeri sedang dibuat. Ia harap hadirnya vaksin yang bisa dibuat sendiri oleh Indonesia bisa turut memengaruhi harga yang beredar termasuk menetapkan harga jual vaksin yang dikembangkan dalam negeri.

Antisipasi lainnya, ia juga mengkaji pembentukan tim penilai vaksin. Tujuannya agar mencegah ada pihak yang berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri.

Meski nantinya akan ada vaksin yang disubsidi, ia memastikan yang digratiskan bukan berkualitas rendah atau harganya murah. Sebaliknya, Erick yakin setiap vaksin yang sudah melalui uji klinis tahap III memiliki kualitas setara tetapi pembedanya hanya ada di hitung-hitungan produksi.

Nantinya vaksin yang digratiskan akan diberi bagi dokter dan perawat lalu masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan salah satu datanya mengacu pada jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) 93 juta.

“Apakah ketika vaksin ini menjadi bantuan pemerintah, pemerintah menghitung oh nanti vaksin yang digratiskan yang murah? Ya enggak juga,” ucap Erick.

Baca juga artikel terkait VAKSIN COVID-19 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto