Pemerintah Susun Rencana Pendirian Bank Syariah Negara

Pemerintah berencana mendirikan bank syariah negara, namun belum ditentukan kapan rencana itu akan dieksekusi.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 26 Mar 2019 22:55 WIB,

Diperbarui 27 Mar 2019 08:47 WIB

Waktu baca ±1 menit

Beberapa petugas Bank BNI Syariah melayani nasabah. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id -

Pemerintah tengah menyusun rencana pembentukan Bank Syariah milik negara. Menurut Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo rencana itu sudah dibahas oleh empat bank syariah yang pengelolaannya berada di bawah kementerian BUMN.

“Sebenarnya belum ada bentuk pastinya, karena saat ini kami masih berdiskusi dengan empat bank syariah milik bank BUMN,” ujarnya menghadiri seminar di ITS Tower, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Saat ini, ucap Ventje, ada beberapa opsi yang dibahas dalam rencana pembentukan bank syariah plat merah tersebut. Opsi itu antara lain, membentuk entitas usaha baru dan membiarkan keempat bank syariah BUMN tetap beroperasi dan dan melakukan pengembangan secara organik; atau melebur empat bank syariah di bawah bank BUMN menjadi satu.

Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan kapan target pembentukan bank syariah tersebut rampung. Ia juga tak menargetkan pembentukannya sesuai dengan Masterplan Aksi Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dirilis pada 2015 lalu.

"Tidak bisa terburu-buru juga karena, meskipun masterplan-nya sudah ada sejak 2015 kami (KNKS) baru dilantik pada 2019 awal," imbuh Ventje.

Saat ini, KNKS sendiri sudah menargetkan perbankan syariah bisa memiliki total aset senilai Rp2.000 triliun, meskipun dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset milik perbankan syariah baru mencapai Rp316,69 triliun.

Meski demikian, Ventje memastikan KNKS akan berupaya mewujudkan target-target yang ada dalam masterplan. Saat ini KNKS masih mendorong agar bank BUMN syariah dapat meluaskan pangsa pasarnya.

"Kami ingin market share itu diperluas lagi," ujar dia.