tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat pemerintah sudah menarik utang pembiayaan sebesar Rp958,6 triliun hingga akhir Oktober 2020.
Langkah ini untuk menambal defisit APBN yang saat ini berada di posisi p764,9 triliun atau 4,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi tersebut bisa terjadi karena dari sisi pendapatan negara, terjadi kontraksi sebesar 15,4 persen atau Rp 1.276,9 triliun, sementara belanja negara mencapai 2.041,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, nilai tersebut setara dengan 78,5 persen APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.220,5 triliun.
“Realisasi ini mengalami peningkatan tajam hingga 143,8 persen apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 393,2 triliun,” jelas dia, kemarin.
Utang pembiayaan tersebut didapat dari penerbitan obligasi Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman neto. Secara rinci, realisasi dari SBN neto yaitu Rp943,5 triliun dan realisasi pinjaman neto sbesar 15,2 triliun sampai Oktober 2020.
“Realisasi pinjaman mengalami pertumbuhan negatif hingga 190 persen year on year jika dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, realisasi SBN neto kita tercatat tumbuh 130,1 persen secara year on year jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 410 triliun,” jelas dia.
Utang untuk menutup defisit ini terjadi karena penerimaan negara mengalami kontraksi. Kontraksi di sisi penerimaan terjadi karena setoran perpajakan sampai Oktober tercatat hanya menerima Rp991 triliun atau 70,6 persen dari target. Angka tersebut turun 15,6 persen dibanding pendapatan negara di periode yang sama tahun lalu.
Kemudian ada pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Rp94,8 triliun atau 94,8 persen dari target. Angka tersebut turun 16,3 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu. Serta yang ada pula penerimaan negara dari hibah yang mencapai di Rp 7,1 triliun atau 548,6 persen dari target.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
